Translate

Redaksi Tabuka News | 11 September 2025

Tanah Area Pelabuhan Poumako Selalu Disengketakan, Bupati Minta Pihak-pihak Segera Selesaikan

Tanah Area Pelabuhan Poumako Selalu Disengketakan, Bupati Minta Pihak-pihak Segera Selesaikan


TIMIKA, TabukaNews.com -  Tanah di kawasan Pelabuhan Poumako Timika Papua Tengah selalu disengketakan oleh beberapa pihak, akibat sengketa tanah aktifitas dipelabuhan terganggu.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, memberikan penjelasan terkait sengketa tanah di area pelabuhan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Mimika dan pihak swasta. Dalam keterangan persnya pada, Rabu (10/9/2025) Bupati menyampaikan bahwa, tanah seluas 500 hektar yang saat ini menjadi lokasi pelabuhan adalah tanah yang di beli oleh pemerintah.

Menurutnya, ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai status tanah tersebut, dimana beberapa pihak mengira bahwa tanah yang diperuntukkan untuk pelabuhan itu merupakan tanah milik pribadi, padahal tanah tersebut telah dibeli dan dikelola oleh pemerintah. 

"Karenanya untuk mendukung pembangunan pelabuhan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun dermaga dan jalan nasional yang terhubung ke pelabuhan tersebut," katanya.

Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul klaim dari pihak tertentu yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. 

Tambah Bupati, Pemda telah melakukan berbagai upaya untuk memperjelas status lahan dan memproses Sertifikat. Dan pemda Mimika telah berhasil mendapatkan sertifikat atas lahan seluas 11,7 hektar, namun sertifikat tersebut kembali dipermasalahkan oleh pihak-pihak tertentu.

Akibat sengketa itu membuat ketidakpastian envestor bagi pengusaha di kawasan pelabuhan, dimana aktivitas bongkar muat terhambat akibat sengketa tersebut.

Bupati menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian Kabupaten Mimika. Ia  mengajak semua pihak, termasuk perusahaan yang terlibat, untuk mencari solusi damai agar aktivitas di pelabuhan dapat berjalan normal kembali.

"Kami menghimbau agar kepentingan pribadi tidak mengganggu kepentingan bersama masyarakat Mimika," tegasnya.

Saat ini, aktivitas di pelabuhan tetap berlangsung meski ada konflik, dan Bupati menyerukan agar semua pihak segera menjalin kesepakatan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika. (Elis)