TIMIKA, TabukaNews.com - Penyelesaian masalah hak ulayat adat antara Suku Mee dan Suku Kamoro di Kapiraya kini masih terus berlangsung setelah beberapa waktu lalu terjadi pertikaian hingga mengakibatkan adanya kerugian baik moril maupun materil.

Berbagai pihak kini tengah melakukan koordinasi secara terpadu, termasuk berbagai elemen masyarakat dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai.

Menyikapi persoalan ini, Kepala Suku Besar Mee Papua Tengah, Melkias Moyapa dan jajarannya pun tiba di Timika dalam rangka membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah hak ulayat adat tersebut.

Saat ditemui, Senin (16/2/2026), Melkias yang didampingi dua kepala Suku Mee lainnya, yakni Dominikus Adi dan Yopi Degei, menyampaikan bahwa ada tiga unsur yang punya peran penting dalam penyelesaian konflik tersebut.

Tiga unsur dimaksud adalah Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat. Sebagai kepala Suku besar Mee Papua Tengah, ia menegaskan kehadirannya di Timika adalah dalam rangka koordinasi dengan para pihak dimaksud guna mempercepat langkah-langkah penyelesaian tapal batas.

"Kami siap bangun koordinasi dengan tiga unsur ini, unsur adat, unsur pemerintah dan unsur agama," terang Melkias saat ditemui, Senin (16/2/2026).

"Dengan demikian, dalam waktu dekat kami akan langsung koordinasi (dengan para pihak) dan setelah itu kita dapat langsung ke sana untuk penyelesaian," tambahnya.

Melkias mengaku sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu yang menyebabkan banyak kerugian di Kapiraya, baik secara moril maupun materil. 

Sebab, menurutnya jika menarik benang sejarah, maka konflik ini seharusnya tidak terjadi. "Kami melihat perjalanan sejarah, orang tua pernah menyampaikan dua suku itu adik kaka," ungkapnya.

Melkias pun mengajak seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat provinsi hinga dua kabupaten yang berkonflik agar terus mendukung proses penyelesaian ini sehingga kolbaorasi yang dibangun dapat terlaksana dengan baik. 

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menahan diri demi terciptanya kehidupan yang damai dan tak lagi membuat hal-hal yang menimbulkan gejolak di tengah berlangsungnya proses upaya pennyelesaian konflik yang tengah diupayakan.

"Dengan ini kami juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu yang berkembang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," pungkasnya.(Ahmad)