TIMIKA, TabukaNews.com  – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mulai memacu proyek pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam tahun ini.

Gedung edngan anggaran ynag diproyeksikan sebesar Rp28 miliar ini rencananya akan dibnagun tiga lantai agar menampung 38 instansi baik pemerintah, instansi vertikal, BUMN hingga BUMD di Mimika.

Gedung yang berlokasi di Jalan Wage Rudolf Soepratman ini diproyeksikan menjadi pusat sentralisasi birokrasi guna memangkas kerumitan akses layanan publik di wilayah tersebut.​

Proyek ini masuk dalam daftar program strategis daerah untuk memperbaiki iklim investasi dan transparansi administratif. 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika, Marselino Mameyao, menegaskan bahwa anggaran jumbo tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pengerjaan konstruksi fisik bangunan agar sesuai dengan standar pelayanan modern.

​“Jadi, sesuai master plan, lantai satu akan difungsikan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP), lantai dua untuk pelaku usaha kuliner, dan lantai tiga sebagai kantor DPMPTSP,” ujar Marselino saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 24 April 2026.​

Persoalan lahan yang kerap menjadi batu sandungan proyek pemerintah diklaim telah klir. Marselino memastikan seluruh prosedur administrasi dan kewajiban pembayaran kepada pemilik tanah telah tuntas sebelum peletakan batu pertama dilakukan. 

Langkah ini diambil untuk menjamin pengerjaan fisik tidak terhambat sengketa di tengah jalan.​

Kehadiran gedung ini dirancang sebagai jawaban atas keluhan lambatnya proses perizinan yang selama ini tersebar di berbagai lokasi. 

Dengan mengusung konsep satu atap, pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan layanan teknis dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga instansi vertikal lainnya.​

“Jadi, layanan perizinan kini semakin mudah, cepat dan terintegrasi dengan 38 instansi pemerintah dan vertikal di Mimika,” ungkap Marselino.​

Pembangunan MPP ini menjadi pilar utama upaya digitalisasi layanan di Mimika. Jika terealisasi sesuai target, pusat integrasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih akuntabel sekaligus mendorong geliat ekonomi pelaku usaha lokal melalui kemudahan perizinan.(Ahmad)