Timika - Sejumlah komponen masyarakat Mimika bereaksi atas pernyataan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk tentang penunjukan Plt. Sekda memegang kendali pemerintahan di Kabupaten Mimika, diantaranya FPHS Tsingwarop yang menilai pernyataan Pj Gubernur dapat menyebabkan multitafsir di tengah masyarakat. Berikut pernyataan Johan Zonggonau mewakili Elfis  Omaleng, Yafet Beanal serta suara masyarakat FPHS, Rabu (1/3/2023).

Kami FPHS Tsingwarop, beberapa Hari Bersama puluhan Tokoh maupun Lembaga-lembaga Adat di Mimika, sedang Angkat Suara terhadap kriminalisasi terhadap Bupati PLT.Johanes Rettob, malah Ibu PJ. Gubernur Papua Tengah datang ke Mimika dan Rapat bersama Forkopimda Kabupaten mimika, di Hotel Horizon. 

Seolah-olah Plt. Bupati sudah ditetapkan terdakwa, menurut kami dalam hal ini ibu sudah gagal Paham, kalo mau masuk di rana hukum dan politik, di mana saat ini suara hati nurani Rakyat Bahwa Plt. Bupati Mimika, 6 Bulan saja Prestasi dan cara pelayanannya luar biasa dasyat dan dapat kepercayaan publik, dari Puluhan Tokoh Masyarakat. 

Bahkan Lembaga serta kelompok ikatan dan Masyarakat sementara lagi menaruh harapan pada sosok pimpinan Mimika plt. Bupati, mengapa Pj. Gub. Memberikan opini yang berlawanan dengan keinginan Masyarakat Mimika. 

Sehingga kami sarankan ibu Fokus dengan Pekerjaan target 100 hari Kerja apa yg sudah di hasilkan, berikut petikan komitmen ibu utk fokus pada 7 point berikut. 

Hal pertama yang akan dilakukan adalah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perangkat daerah, sekaligus mengisi personel aparatur sipil negara (ASN). 

Kemudian, dirinya akan menerbitkan Pergub tentang rancangan APBD Provinsi Papua Tengah. 

Program ketiga, melakukan kunjungan ke delapan Kabupaten/Kota se-Provinisi Papua Tengah. 

“Keempat percepatan alokasi dana hibah diantaranya membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi,” ujarnya. 

Program yang kelima adalah mempersiapkan sarana prasarana pemerintahan termasuk peralatan pendukung perkantoran sehingga seluruh ASN dapat segera bekerja maksimal. 

Lalu program keenam, sambung dia, persiapan kegiatan rekrutmen Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah diantaranya dengan melakukan konsultasi publik sehingga masyarakat memahami adanya perubahan kebijakan terkini. 

Terakhir mempersiapkan agenda penyelenggaraan pemilu 2024 di mana salah satu agenda yang terdekat yaitu pemutakhiran daftar pemilih. Ke depannya besar harapan saya masyarakat Papua Tengah dapat mandiri dan berdaya saing.

Hal ini yang ibu Pj. Gubernur fokus kerjakan, bukan buat gerakan Tambahan, kami sampaikan jika ibu lebih jauh argumen dan lawan Masyarakat Mimika kami akan melaporkan ibu Ke Mendageri bahkan Presiden, tegas Johan. (tim)