TIMIKA, TabukaNews.com -  Aliansi Pemuda Mimika Bersatu, yang terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, mengadakan pertemuan dengan DPRK Mimika pada hari Selasa, 2 September 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan 13 poin aspirasi utama yang tertuang dalam Deklarasi Damai dan Tuntutan Pemuda Mimika Bersatu.

Fokus utama aspirasi tersebut adalah penolakan keras terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Pemuda Mimika bersatu menilai kebijakan ini tidak adil dan membebani rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi pemuda Mimika bersatu menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRK Mimika. Mereka berharap agar aspirasi ini dapat disuarakan dan diperjuangkan demi kepentingan rakyat Mimika. Dengan bersatu, pemuda Mimika berharap dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Berikut adalah rangkuman 13 poin aspirasi yang disampaikan: 

1. Penolakan Tegas: Menolak kenaikan gaji dan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2. Pajak: Menolak kenaikan pajak dalam bentuk apapun yang dapat menambah beban masyarakat.

3. Reformasi TNI-Polri: Mendesak reformasi sistem secara menyeluruh di tubuh TNI–Polri dari pusat hingga daerah.

4. Usut Tuntas: Menuntut pengusutan tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap peserta aksi demonstrasi di seluruh Indonesia.

5. HAM Papua: Meminta pemerintah pusat dan Komnas HAM RI untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.

6. Kekerasan Aparat: Menolak keras tindakan kekerasan oleh aparat TNI–Polri terhadap masyarakat di Tanah Papua.

7. Pendekatan Persuasif: Menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan preventif oleh TNI dan Polri dalam pengamanan aksi demonstrasi.

8. Tahanan Politik: Menolak pemindahan tahanan politik Papua ke luar daerah.

9. Kasus Ilegal: Meminta DPRK Mimika mengusut tuntas kasus BBM ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah.

10. Prioritas Papua: Mendesak DPRK Mimika memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahaan lainnya untuk menjelaskan jumlah karyawan asli Papua dan melakukan perekrutan prioritas.

11. Stabilitas Mimika: Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di Mimika.

12. Tolak Provokasi: Menolak segala bentuk hasutan dan provokasi yang dapat mengganggu keamanan Kabupaten Mimika.

13. Dukung Pembangunan: Mendukung penuh pemerintah daerah dan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Mimika.

Terkait itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan. 

"Kami akan membahas aspirasi ini secara mendalam dan meneruskan usulan yang relevan ke DPR RI di Jakarta. Kami juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga Mimika tetap damai dan sejahtera,"  

Dirinya menambahkan, bahwa aspirasi yang disuarakan oleh Pemuda Mimika Bersatu sejalan dengan aspirasi masyarakat luas, terutama terkait isu-isu seperti perbaikan infrastruktur, penolakan kenaikan tunjangan DPR, dan penolakan kenaikan pajak. 

"Kami akan berupaya maksimal agar aspirasi ini didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan," pungkasnya.

 Ketua DPRK Mimika menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan dibahas di tingkat Kabupaten Mimika dan akan diteruskan ke DPR RI di Jakarta. (Elis)