TIMIKA, TabukaNews.com -  Tokoh Masyarakat 7 Suku Kabupaten Mimika, Yohan Zonggonau, menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait konflik berdarah yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang telah menelan puluhan korban jiwa.

Yohan menegaskan bahwa konflik tersebut bukanla perang adat, melainkan tindak pidana murni yang dipicu oleh persoalan perselingkuhan. Karena itu, menurutnya, tidak ada dasar apa pun untuk menarik peristiwa tersebut ke ranah adat.

“Persoalan ini jelas dipicu masalah perselingkuhan. Adat tidak boleh dijadikan tameng untuk kekerasan dan pembunuhan,” tegas Yohan dalam pernyataannya, Selasa (6/1/2026).

Upaya membungkus konflik tersebut sebagai perang adat merupakan pembelokan fakta yang berpotensi mengaburkan penegakan hukum dan memperpanjang kekerasan di tengah masyarakat.

“Ini bukan perang adat, tetapi kejahatan serius. Penyelesaiannya harus melalui hukum negara,” ujarnya.

Yohan secara terbuka mendesak Kepolisian  dalam hal ini Kapolres Mimika untuk segera mengambil langkah tegas, cepat, dan terukur guna memulihkan keamanan di Kwamki Narama.

Ia meminta aparat menghentikan seluruh bentuk pertikaian, melakukan operasi penertiban senjata tajam, serta menangkap dan memproses hukum para kepala perang dan provokator yang terus memicu kekerasan.

Menurutnya, ketegasan aparat menjadi kunci untuk mencegah jatuhnya korban lanjutan dan mengakhiri siklus balas dendam antarwarga.

Langkah penegakan hukum tersebut, lanjut Yohan, harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya dari Bupati Mimika, baik dalam bentuk kebijakan, dukungan anggaran, maupun operasional keamanan.

“Keamanan harus segera dipulihkan. Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan,” katanya.

Yohan juga mengingatkan dengan keras agar tidak ada pihak ketiga yang memboncengi konflik ini untuk kepentingan tertentu, apalagi menjadikannya alat untuk menyerang atau menyudutkan Pemerintah Daerah.

Ia menegaskan bahwa konflik Kwamki Narama bukan kegagalan pembangunan, melainkan tindakan kriminal yang harus ditangani secara hukum.

“Jangan dipolitisasi. Jangan dipelintir. Pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati, sedang fokus membangun Mimika,” tegasnya.

Yohan mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan lembaga adat untuk bersama-sama menenangkan warga, menghentikan kekerasan, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan konflik kepada aparat penegak hukum.

“Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Mari jaga Mimika tetap aman dan bermartabat,” pungkasnya.(Ahmad)