Timika, Tabukanews.com 

Masuk di akhir triwulan III penyerapan anggaran APBD 2023 dinilai minim, Komisi C DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mimika, di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Senin (11/09/2023).

Rapat yang dihadiri Kepala Dinas, Yunus Linggi, dan jajarannya itu dipimpin langsung Ketua Komisi C, Aloisius Paerong, didampingi Sekretaris Saleh Alhamid, Anggota Herman Gafur, Mariunus Tandiseno, Leonardus Kocu, Den Hagabal dan Aser Murib.

Ketua Komisi, Louis Paerong, mengatakan pertemuan itu guna mencari akar masalah lambatnya penyerapan anggaran, sehingga tidak lagi terjadi di tahun selanjutnya. Mencari solusi supaya bisa mempercepat pelaksanaan program bagi kesejahteraan rakyat, karena kebutuhan perumahan merupakan keperluan dasar masyarakat.

"Kita berada di akhir triwulan ketiga, penyerapan anggaran masih rendah. Pertemuan ini untuk menghindari kejadian serupa di tahun depan. Jangan sampai keterlambatan ini berujung pada kualitas pekerjaan dan belum lagi krisis material (bangunan)," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, yang juga duduk di Komisi C mengatakan, dinas diminta untuk melaksanakan program dengan segera sehingga bisa tuntas tepat waktu. Diharapkan pertengahan Desember seluruh program fisik bisa rampung dikerjakan.

"OPD bisa genjot supaya pekerjaan dari dinas bisa jalan semua. Harapan kami, yang masih kurang dipercepat, jangan sampai di awal tahun masih belum selesai," sebutnya.

Sementara itu Legislator PBB, Herman Gafur mengatakan, hasil RDP ini akan menjadi catatan serius Komisi C. Berkembang penilaian masyarakat bahwa konstalasi politik daerah mempengaruhi penyerapan dana APBD. Ia berharap ASN tetap melaksanakam tugas dengan profesional dan tidak terjerumus dalam tindak politik praktis.

"Selama ini dalam pengelolaan APBD, masih terjebak di belanja modal, seperti penyediaan tanah. Sementara pemanfaatannya masih tumpang tindih. Hal ini supaya jangan terjadi tahun demi tahun. Orientasi program dinas harus pada kepentingan kesejahteraan rakyat dengan memdorong percepatan visi misi kepala daerah," ungkapnya.

Menambahkan, politisi senior Gerindra, Den Hagabal mengatakan, program bantuan perumahan menjadi program primadona warga karena menyentuh kebutuhan dasar warga akar rumput. Ia berharap program itu segera terlaksana di tahun ini lagi.

"Perumahan rakyat ini membantu masyarakat banyak, dinas mengelola dana yang lumayan, apalagi ditambah Pokir-pokir Dewan. Untuk program ini diserap lebih cepat, maka lebih bagus," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Perindo yang juga duduk di Komisi C, Leonardus Kocu mengungkapkan, sesuai pembahasan resmi tentang anggaran antara DPRD dan PJ Bupati Valentinus Sumito, disepakati bahwa setiap distrik di Mimika akan dialokasikan program bantuan perumahan sebanyak 10 unit per distrik. Ia berharap pembangunan itu sekalian dengan listrik dan air sehingga program tersebut tuntas menjawab kebutuhan warga.

"Minggu depan kami akan bahas perubahan (APBD). Dialokasikan tiap distrik ada 10 rumah, apa akan diakomidir atau tidak. Itu sudah diberitahukan Pak PJ (Bupati) kepada kami. Program ini harus dilaksanakan dengan profesional, termasuk pengadaan air danistrik, dalam pembuatan rumah. Ada pengaduan masuk, penerima manfaat mengancam akan lapor ke pihak berwenang," imbuhnya.

Senada, Dewan Aser Murib mengapresiasi program perumahan itu karena manfaatnya sangat terasa bagi warga Orang Asli Papua. Ia meminta dalam perubahan nanti program penambahan itu dilipatgandakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Dengan perumahan ini, kami punya nama jadi baik karena adanya Pokir. Pokir ini untuk bangun masyarakat. Mereka nikmati, dalam satu rumah ada 4 sampai 5 KK. Tambah lagi 10, jadi 20 rumah (tiap distrik), itu yang saya minta," tegasnya.

Dalam pertemuan itu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mimika, Yunus Linggi, menjelaskan masalah administrasi menjadi faktor utama keterlambatan dilakukannya lelang program sehingga serapan anggaran rendah. Selain itu faktor kompetensi dan ketersediaan SDM juga memperlambat LPSE.

Namun ia optimis program itu bisa segera rampung di tahun ini juga, berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya.

"Masalah administrasi dalam lelang Pengawasan. Kita mengulang sampai dua kali dan akhirnya pun itu juga kita terpaksa Penunjukan Langsung. Dalam syarat lelang, minimal 3 perusahaan yang masuk minimal, yang daftar 4 tapi yang lolos 2. Saat pelelangan, cuma satu yang hadir, terpaksa harus ulang proses lelangnya,” ungkapnya. (Manu)