TIMIKA,TabukaNews.com- Setelah mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati Mimika tahun anggaran 2024 dan rancangan peraturan daerah APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Adrian Andika Tie dalam penyampaian pandangan fraksi dalam rapat paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun 2024 dan PP- APBD tahun 2024 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRK Mimika pada Kamis (3/7/2025) itu menekankan pentingnya laporan akuntabilitas yang disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang-undang. 

Selain catatan, adapun rekomendasi yang disampaikan fraksi PDIP seperti inventarisasi aset daerah.

Disitu, fraksi PDIP meminta pemerintah untuk mengembalikan aset milik daerah yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu kemudian prioritas program penetapan alokasi anggaran yang lebih prioritas untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di kampung-kampung. 

Tidak hanya itu, fraksi PDIP juga meminta agar pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pengawasan anggaran dalam kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan masyarakat, bukan sekadar membangun fasilitas kantor yang menengah.

PDIP huga mengusulkan agar pemerintah daerah mempersiapkan pemekaran distrik, kelurahan, dan kampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. 

Fraksi juga meminta berharap agar Dinas Pekerjaan Umum memperhatikan normalisasi sungai yang selama ini terhalang oleh sampah, serta pembangunan akses jalan antar kampung.

Dari segi pendidikan dan kesehatan, fraksi ini juga meminta agar perhatian lebih diberikan pada fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai dan layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan, termasuk keberadaan tenaga medis di RSU dan Puskesmas.

"Kami berharap masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika, terutama masyarakat asli Amungme dan Kamoro," papar Adrian.

Tidak hanya memberikan masukan dan rekomendasi, dalam kesempatan itu fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi prestasi pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut sejak tahun 2015.

Namun, mereka juga menyoroti alokasi anggaran yang masih kurang merata, di mana sebagian besar program lebih terasa manfaatnya di area perkotaan dan kurang sentuhannya pada distrik-distrik pesisir dan pedalaman. 

"Kami berharap apa yang didapat oleh Kabupaten Mimika yakni WTP, bukan berarti kita berbangga diri tapi kita terus berbenah diri untuk membangun Mimika yang lebih baik," tutup Adrian.