TIMIKA, TabukaNews.com - Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mimika yang ke-29 pada 8 Oktober 2025, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk tidak mengadakan perayaan yang berlebihan. Permintaan ini disampaikan saat beliau memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan pada Senin, 15 September 2025.

Emanuel Kemong menjelaskan bahwa imbauan ini mengikuti edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

 “Sehubungan dengan situasi terkini, negara sedang melaksanakan penghematan anggaran. Presiden juga telah mengeluarkan arahan agar setiap kabupaten dan provinsi melakukan langkah-langkah penghematan,” tuturnya.

Wabup menekankan perlunya mengalokasikan anggaran kepada program-program yang lebih langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. “Penting bagi kita untuk mengutamakan anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daripada digunakan untuk perayaan yang hanya bersifat euforia dan tidak memberikan dampak positif,” ujarnya.

Kondisi keuangan Kabupaten Mimika saat ini pun menjadi faktor yang sangat diperhatikan. Wabup mengakui adanya tantangan yang sedang dihadapi, terutama terkait dengan ketidakpastian situasi perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH). 

“Saat ini kita mengalami tantangan, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kondisi yang dihadapi perusahaan Freeport Indonesia sangat berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, Wabup berharap agar semua kegiatan, termasuk perayaan HUT, tidak dilakukan dengan cara yang meriah. “Kami menginginkan agar semua kegiatan selanjutnya, termasuk HUT, dapat dilaksanakan dengan sederhana dan tidak berlebihan,” tambahnya.

Emanuel Kemong menekankan bahwa perayaan yang meriah tetapi tidak memberikan manfaat nyata sebaiknya dihindari. “Kita tidak perlu membuat keramaian yang tidak membawa dampak positif. Jika suatu kegiatan memang bermanfaat bagi masyarakat, baru kita bisa pertimbangkan untuk melaksanakannya,” pungkasnya.(Elis)