TIMIKA,TabukaNews.com - Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2026, pada Kamis (23/10/2025).

Acara yang berlangsung di Kantor Bappeda Mimika ini dihadiri oleh 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola program-program terkait. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan kemiskinan yang masih ada di Mimika serta merumuskan strategi dan program yang realistis dan terukur.

Beberapa topik yang dibahas mencakup peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, dan penguatan sistem data terpadu terkait kemiskinan.Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Mimika untuk tahun 2025 tercatat sebesar 14,18 persen, dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 5,37 persen.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga akses terhadap peluang, pelayanan publik, serta keadilan sosial. Ia menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga untuk mengatasi isu ini dibutuhkan pendekatan kolaboratif.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan di Mimika untuk lima tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan melalui berbagai tindakan strategis.

Pemerintah juga menekankan bahwa pengelolaan program pengentasan kemiskinan harus bersifat lintas sektoral, dengan memastikan bahwa semua masyarakat Mimika, dari daerah pesisir hingga pegunungan, mendapatkan manfaat dari pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga vertikal, sektor swasta, serta masyarakat sipil sangat ditekankan, termasuk pengoptimalan data yang ada.

"Kegiatan ini bukan sekadar penyusunan rencana, tetapi juga dialog untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna menciptakan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat bawah," ungkap Yohana.

Dia mengakui bahwa tantangan untuk mengentaskan kemiskinan merupakan isu besar. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mimika menunjukkan angkanya yang tinggi, ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

"Kita menyadari bahwa kontribusi perusahaan cukup signifikan, tetapi belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal masih tergolong rendah. Masih ada ketimpangan dalam pembangunan di kampung-kampung dan distrik," tambahnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun program kegiatan untuk tahun 2026. Yohana memastikan bahwa dokumen yang disiapkan akan mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati dalam menjalankan program prioritas pembangunan dari tingkat kampung hingga kota. (Elis)