TIMIKA, TabukaNews.com  - Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa melaksanakan rapat secara daring dalam rangka koordinasi penanganan konflik Kapiraya, bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai, Jumat (13/2/2026).

Dalam keterangan resmi yang diterima media ini, Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa rapat ini dilaksanakan guna menyikapi eskalasi konflik yang tengah terjadi di Kapiraya. 

Ia menjelaskan, rapat ini membahas usulan mengenai koordinasi lintas daerah guna mencari solusi komprehensif berkenaan dengan konflik yang melibatkan sejumlah kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Bupati Deiyai, Bupati Dogiyai yang diwakili Sekda Dogiyai, Wakil Ketua II MRP Papua Tengah, pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, Sekda Papua Tengah, Ketua DPRK Mimika, serta Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah.

Rapat ini diawali dengan pemaparan kondisi di wilayah Indika, Luhiai (Deiyai), dan Lihiai yang bersinggungan dengan Mimika, Dogiyai, dan Deiyai.

Johannes menjelaskan, selama rapat berlangsung, masing-masing kabupaten diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan laporan situasi, sebelum dilanjutkan diskusi dan perumusan langkah strategis.

“Terungkap dalam forum bahwa konflik di Kapiraya dipicu pembakaran 21 bangunan. Akar persoalan disebut berkaitan dengan munculnya aktivitas tambang emas ilegal sejak 2024 yang melibatkan pihak dari Jayapura,” kata Johannes. 

Aktivitas tersebut memicu ketegangan antara masyarakat Suku Mee dari Kabupaten Deiyai dan Suku Kamoro dari wilayah pesisir Mimika. 

Isu tapal batas dinilai hanya menjadi lapisan luar konflik. Persoalan utama adalah perebutan sumber daya emas di wilayah tersebut.

Sementara eskalasi konflik memuncak pada November 2025 dengan pembakaran rumah dan alat berat.

Insiden terbaru menyebabkan kantor listrik terbakar, sejumlah rumah rusak, satu unit perahu hilang, serta enam orang mengalami luka-luka.

Sebagian warga Kamoro sempat mengungsi ke Timika dan Deiyai, meski sebagian telah kembali. Warga yang bertahan didominasi kalangan pemuda.

Setiap insiden di Kapiraya kerap dikaitkan dengan persoalan tapal batas yang belum tuntas. Dalam rapat ditegaskan adanya perbedaan antara batas hak ulayat adat dan batas administratif pemerintahan.

Kabupaten Mimika berpegang pada UU Nomor 45 Tahun 1999 sebagai dasar pembentukan wilayah.Namun pemekaran Kabupaten Dogiyai dan Deiyai pada 2008 menimbulkan tumpang tindih wilayah yang diperkuat regulasi Permendagri.

Forum bersepakat penyelesaian batas hak ulayat adat harus menjadi prioritas sebelum membahas batas administratif pemerintahan.

Bandara Diusulkan Ditutup Sementara, Aparat Disiagakan di Kapiraya Sebanyak 81 personel gabungan Polri dan Brimob telah ditempatkan di Kapiraya. Pengiriman tambahan pasukan untuk sementara ditunda guna menghindari eskalasi situasi. Pembangunan pos polisi dan TNI juga belum dilanjutkan meski lahan telah disiapkan.

Pemerintah Kabupaten Mimika tengah memproses bantuan sembako dan telah mengirim tiga unit bentor. Namun distribusi bantuan terkendala faktor keamanan sehingga pesawat belum dapat mendarat.

“Dalam rapat muncul usulan agar bandara Kapiraya ditutup sementara melalui notam Airnav untuk membatasi pergerakan hingga situasi dinyatakan aman,” ujar Johannes. 

“Surat resmi juga akan dikirim kepada operator penerbangan untuk menghentikan sementara penerbangan ke wilayah tersebut,” imbuhnya. 

Hasil Rapat; Para Pihak Sepakat Bentuk Tim Penegasan Tapal Batas Hak Ulayat Salah satu keputusan penting dari rapat tersebut adalah pembentukan “Tim Penegasan Tapal Batas Hak Ulayat Suku Kamoro” yang mencakup Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Barat, Amar, dan Mimika Barat Tengah.

Johannes menegaskan, struktur tim diusulkan melibatkan Asisten I sebagai ketua, DPMK sebagai sekretaris, serta tokoh masyarakat, kepala distrik, dan kepala kampung sebagai anggota.

“Tim akan melakukan pemetaan partisipatif bersama masyarakat adat dengan merujuk pada penanda alam seperti sungai dan gunung, serta sejarah kesepakatan lama,” ungkapnya. 

“Data koordinat GPS akan dikumpulkan untuk dipetakan secara resmi. Proses diawali dengan pengumpulan pendapat masing-masing pihak secara terpisah sebelum dipertemukan dalam dialog bersama,” tambah Johannes. 

Lebih lanjut, rujukan sejarah seperti “Kesepakatan Kedeidah” tahun 1970-an yang difasilitasi gereja akan ditelusuri kembali, termasuk melibatkan tokoh gereja sebagai saksi sejarah dan mediator adat.

Rapat ini juga menekankan pentingnya penindakan terhadap aktor tambang emas ilegal yang menjadi pemicu konflik, guna mencegah pola balas dendam berkepanjangan.

Dari sisi pendanaan, Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) disebut sebagai opsi untuk mendukung operasional tim, meski belum ada keputusan final.

Gubernur Papua Tengah juga diusulkan untuk segera mengirim surat kepada Bupati Dogiyai, Deiyai, dan Mimika untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas di wilayah sengketa serta mengimbau masyarakat menjaga ketertiban.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama kabupaten terkait telah berkomitmen mempercepat penyelesaian konflik secara komprehensif, berbasis pendekatan adat, hukum, dan keamanan terukur, guna mencegah konflik Kapiraya meluas dan berulang.(Ahmad)