Foto bersama Tokoh Pemuda di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

TIMIKA,TabukaNews.com- Sejumlah Tokoh Pemuda di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mengecam tindakan intoleransi agama yang gencar terjadi Indonesia bagian barat.

Ketua Komite Nasional Pemuda Olahraga Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika, Awen Magai didampingi organisasi kepemudaan di Mimika mengecam tindakan intoleransi di Indonesia bagian barat, terhadap umat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah di rumah maupun di rumah ibadah.

Menurut Awen, tindakan itu sangat berpotensi memperburuk hubungan antarumat beragama di tanah air. 

"Kami mengutuk tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik dan merusak kerukunan yang telah kita jaga selama ini," kata Awen.

Awen berharap Pemerintah pusat dapat mengambil langkah bijak dalam mengatasi tindakan intoleran di Indonesia dan tidak membiarkannya berlarut.

Disamping itu Ketua Pemuda Katolik di Mimika, Noris Letsoin, mendesak Pemerintah Pusat dan penegak hukum mengambil langkah tegas dalam memberantas tindakan intoleran di Indonesia bagian Barat sehingga tidak berdampak ke daerah-daerah lain yang ada di wilayah NKRI.

Noris menambahkan, kebebasan beragama diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 

Pemerintah, sambung Ketua Bidang Hukum pada Aliansi Pemuda Kei Mimika (APKM), Stevanus Leisubun, harus memberikan kebebasan beribadah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, serta memperkuat hak beragama masyarakat

"Jangan biarkan tindakan-tindakan seperti ini terus menjamur yang dapat mencederai toleransi umat beragama yang berada di dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Sementara Ketua GMNI Mimika, Cristho Toffi mendesak agar Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap tindakan intoleran yang terjadi di Indonesia. 

 "Kami tidak ingin beberapa pihak menjadi otak di balik kelompok intoleran. Kami mendesak tindakan tegas terhadap mereka yang memicu konflik ditindak secara tegas," ujar Cristho. 

Ketua PMII Mimika, Abdullah Rahman juga menyerukan tindakan intoleran yang dilakukan oleh oknum- oknum.

Dia meminta aparat penegak hukum tegas dalam setiap tindakan intoleran yang terjadi di Indonesia dengan begitu kebebasan dalam beragama di Indonesia dapat terjamin dan tidak ada lagi tindakan intoleran yang terjadi.

Kemudian Ketua GMK Mimika yang diwakili oleh Erwin Dirjen meminta aparat penegak hukum dalam menangani tindakan intoleran dilakukan secara transparan. 

Sementara itu, juru bicara YLBH Papua Tengah, Agul Harto Elkel, meminta Presiden Prabowo mengevaluasi Menteri Agama, menyusul serangkaian peristiwa intoleransi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 

Agul meminta Pemerintah pusat serius dalam menangani tindakan-tindakan seperti ini agar tidak menyebar luas dan menjadi kebiasaan yang berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan di Indonesia. 

Lebih lanjut Agul berharap Pemerintah Daerah yang ada di Papua dan khususnya di Papua Tengah terus berkomitmen untuk menjaga toleransi umat beragama di Papua Tengah. (Elis)