Timika,Tabukanews.com

Ikatan Pelajat Dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Jabodetabek minta Bupati Eltinus Omaleng ganti Kepala Bagian (Kabag) Sumberdaya Manusia (SDM) Kabupaten Mimika Martinus Nuboba.

Ketua IPMAMI Jakarta Arinus Jawame mewakili rekan-rekanmahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Kabag SDM Kabupaten Mimika, pasalnya ia dan rekan-rekan telah diminta untuk mengumpulkan data-data sejak bulan Mei 2023 dan akan diproses pada bulan Juni 2023 namun hingga kini tak kunjung diproses dan tidak ada kejelasan terhadap mahasiswa Kabupaten Mimika di Jakarta.

 “Kami mahasiswa Kabupaten Mimika sangat kecewa  terhadap kerja Kabag SDM Mimika, karena bantuan biaya-biaya pendidikan terhadap kami mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Mimika yang sampai saat ini belum terelealisasi,” Ungkap Ketua IPMAMI Jakarta Arinus Jawame seusai melakukan rapat bersama anggota di Jakarta, Rabu (13/9/2023)

Arinus menuding adanya korupsi yang terjadi sehingga mahasiswa Mimika tak mendapatkan bantuan.

“Kami menduga ada korupsi terhadap bantuan beasiswa untuk mahasiswa kabupaten Mimika. karena mahasiwa  Mimika tidak pernah dapat bantuan , padahal kabupaen Lain di se-tanah  papua sudah proses bahkakn sudah tahap ke-2,” Ungkapnya

Ia juga menyampaikan bantuan bantuan Rp150 juta yang diberikan, dibagi dua yaitu Rp120 juta untuk bayar kontrakan dan disanya Rp20 juta untuk operasional namun sisanya Rp10 juta tidak diketahui.

“Rp10 juta kemana kami tidak tahu, oleh karena itu kami minta Bapak Bupati dan KPK tolong periksa penggunaan anggaran pedidikan di kabupaten Mimika yang dinilai merusak anggaran APBD Pendidikan sebesar  700 MILIAR, kami minta  kebijakan dan tindakan  langsung  dari bapak bupati mimika sebagai bapak kami  terhadap bantuan beasiswa  agar ada kami bisa mendapatkan bantuannya,” ungkapnya 

Sebelumnya Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Martinus Nuboba mengakui penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa di berbagai kota studi tahun ini terlambat.

Ia menuding, mahasiswa sendiri sebagai penyebab keterlambatan penyaluran.

"Jadi hingga saat ini masih dalam proses. Hal ini dinilai lambat karena para mahasiswa ini belum semuanya mengumpulkan data yang diminta," kata Martinus,

Adapun persyaratan yang diminta antara lain, Kartu Aktif Kuliah, KRS, KHS serta lainnya. Persyaratan ini untuk memastikan mahasiswa calon penerima  bantuan pendidikan benar aktif kuliah.

"Kita sudah minta dari bulan enam kemarin, tapi hingga saat ini belum semuanya terkumpul. Cepatnya penyaluran ini tergantung persyaratan yang dikumpulkan," jelasnya. (**)