Timika, TabukaNews.com - Abu Bakar, SE., M.Si, akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, mengungkapkan kritiknya terhadap tingkat serapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Mimika. Kritik ini semakin relevan mengingat situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan tingkat kemiskinan yang terjadi di Mimika. 

Ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (8/9), Abu Bakar menyoroti bahwa efektivitas serapan anggaran APBD sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dia juga menegaskan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan di Mimika, sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, harus menjadi perhatian utama. 

"Mimika, seperti daerah lainnya, telah merasakan dampak serius pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi, dengan berbagai usaha dan UMKM merasakan dampaknya. Untuk mempercepat pemulihan, sangat penting bahwa dana yang telah dialokasikan dalam APBD digunakan secara maksimal untuk mendukung program-program ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, kenaikan tingkat kemiskinan yang telah terjadi, seperti dipublikasikan oleh BPS Mimika, memerlukan respons cepat dari pemerintah, dan kurangnya serapan APBD dapat menghambat upaya-upaya ini," ujarnya. 

Abu Bakar juga menambahkan bahwa serapan anggaran yang masih rendah ini akan berdampak negatif pada perkembangan pembangunan di Kabupaten Mimika. 

"Saat ini, seharusnya kita melihat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan penanggulangan kemiskinan. Namun, kenyataannya, hingga bulan Agustus lalu saja, serapan anggaran masih di bawah setengah dari total APBD," tambahnya. 

Pihaknya juga mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap dengan baik dapat menghambat berbagai program dan proyek yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Kita perlu memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan efisien dan tepat sasaran agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Mimika," tegasnya. 

Abu Bakar juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dalam konteks penggunaan anggaran, transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang sangat penting untuk mendukung proses pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan akses informasi yang lebih baik mengenai penggunaan anggaran APBD. Ini akan membantu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik," tambahnya. 

Abu Bakar juga mengungkapkan keprihatinannya dengan sedikit nuansa pesimis, mengingat bahwa dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan menyusun dan mengusulkan APBD Perubahan yang diperkirakan akan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan APBD induk. Dia mengajukan pertanyaan, "Bagaimana mungkin pemerintah dapat menyerap anggaran pada APBD perubahan, sementara serapan anggaran pada APBD induk saja masih rendah?". Untuk itu dia menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap penyebab rendahnya serapan anggaran dalam APBD induk sebelum APBD perubahan yang nilai alokasinya lebih besar ditetapkan. Hal ini ia maksudkan agar potensi perbaikan dapat diidentifikasi dan dilaksanakan dengan efektif. 

Kritik Abu Bakar ini setelah serapan anggaran APBD Mimika ini menjadi sorotan publik. Dia berharap agar Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan serapan anggaran dan memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.(Abu Bakar)