Ylbh Papua Tengah Angkat Bicara Penembakan Pegawai Bank Papua Di Sinak
Timika, Tabukanews.com - YLBH Papua Tengah, Yoseph Temorubun, SH kepada TabukaNews.com ,Selasa,(13/12/2022) mengatakan dirinya berempati dengan peristiwa penembakan pegawai Bank Papua Distrik Sinak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan tindakan tidak manusiawi. Warga sipil wajib hukum dilindungi dari tindakan kekerasan dari pihak manapun.
"Kami YLBH Papua Tengah mengamati akhir-akhir ini tindakan kekerasan di wilayah Papua Pegunungan semakin tidak terbendung. Pemerintah pusat melihat rentetan kejadian penembakan dan kekerasan di wilayah Papua Pegunungan menjadi skala prioritas dalam menyelesaikan persoalan konflik selama ini tak kunjung selesai, dengan berbagai rentetan konflik di wilayah Papua pegunungan berdampak terhadap pembangunan, ekonomi dan kesejahtraan masayarakat di wilayah pegunungan," ujarnya.
YLBH Papua Tengah berharap komitmen pemerintah pusat melakukan dialog damai dengan semua pihak yang berkepentingan dalam menciptakan tanah Papua zona damai. "Saya masih ingat ketika Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua merayakan Natal bersama rakyat Papua pada tanggal 27 Desember 2014 dalam sambutannya Presiden menyampaikan bahwa Papua tanah damai dan tidak menginginkan kekerasan di tanah Papua, akan tetapi tidak dibaringi dengan langkah kongrit dialog damai dari pemerintah pusat dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan NKRI," ujarnya.
Lagi katanya, selama tidak ada dialog damai dengan pihak yang berseberangan dengan NKRI maka sudah tentu akan terjadi kekerasan dan yang menjadi korban utama adalah warga sipil, selain itu TNI-Polri maupun kelompok berseberangan dengan ideologi negara Pancasila.
"Kenapa konflik GAM dengan Pemerintah Indonesia berakhir dengan penyelesaian damai di meja perundingan dengan ditandatangani Kesepakatan Damai Helsingki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2015, kenapa Papua tidak ada langkah kongkrit seperti GAM dan Pemerintahan Indonesia," sebutnya.
Menurutnya, sudah waktunya Pemerintah Indonesia melakukan dialog damai dengan kelompok besebrangan dengan NKRI untuk dilakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik kekerasan di tanah Papua. "Berbicara tentang NKRI sudah final akan tetapi yang harus dilihat substansi persoalan kekerasan yang terjadi secara terus menerus yang menelan korban baik itu warga sipil, TNI-Polri maupun kelompok yang bersebrangan dengan NKRI," ungkapnya.
Semua pihak sudah tentu menginginkan Papua tanah damai, akan tetap jika tidak barengi dengan pendekatan diplomasi komunikasi dengan kelompok yang bersebrangan dengan NKRI sudah tentu harapan Papua zona damai akan menjadi mubasir. "Pemerintah pusat melihat konflik di papua akhir-akhir ini menjadi skala prioritas dalam menyelesaikan persolan masalah di tanah Papua," tandasnya.(dzy)
