Waket Ii Dprd Mimika Hearing Dengan Warga Kampung Potowayburu Soal Pendidikan
Timika, TabukaNews.com - Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanana,SE melakukan hearing di Kampung Potowayburuh (distrik Mimika Barat Jauh) membahas soal pendidikan. Dalam kegiatan hearing yang digelar di Kampung Potowayburu, Sabtu (29/10/2022) tersebut Waket II bertatap muka dengan warga.
Sejumlah perwakilan warga dan Ketua RT serta guru guru menyampaikan bahwa sekolah yayasan Khatolik saat ini proses belajar mengajarnya tersendat diakibatkan minimnya perhatian dari Pemerintah melalui dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika.
Menurut mereka, dengan adanya kebijakan penarikan guru guru ASN dari sekolah yayasan cukup membuat pihak sekolah terkendala karena kekurangan tenaga guru, sehingga berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah yayasan. Karena itu warga meminta agar kebijakan penarikan guru ASN dari sekolah yayasan agar dibatalkan.
Amsal Tandibendon Kepala Sekola SD Negeri Potowayburu memohon agar pemerintah bisa membangun tambahan perumahan guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.
“Kami butuh tiga perumahan guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan,”pintanya.
Ketua RT 1 Kampung Potowayburu, Valerius mengaku bahwa kondisi proses belajar mengajar di sekola yayasan Katolik tidak berjalan baik dikarenakan kekurangan guru.
“Sekolah yayasan Katolik yang ada di Potowayburu seperti mati suri, ini juga cukup berpengaruh dengan kehadiran sekolah negeri. Karena itu mohon perhatian dari pemerintah soal sekolah yayasan Katolik yang sudah cukup lama ada di distrik Mimika Barat Jauh, mohon guru guru ASN dikembalikan untuk bertugas kembali ke sekolah yayasan,”pinta Valerius.
Warga lainnya, Soter Kauta mengeluhkan kondisi sekolah dan guru yayasan Khatolik yang ada di Distrik Mimika Barat Jauh.
“Pemerintah harus memperhatikan sekolah dan guru yayasan Khatolik, mereka harus diperhatikan nasibnya. Kalau bisa guru diyayasan sama dengan guru negeri. Mereka harus diberi juga insentif dan bisa diangkat menjadi ASN karena mereka sudah mengabdi cukup lama,”pintanya.
Sekdis Mimika Barat Jauh, Efrain juga meminta kepada Waket II untuk bisa memperjuangkan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan agar perhatian kepada sekolah dan guru Negeri dan Swasta harus sama.
“Dengan kebijakan saat ini cukup membuat sekolah yayasan menjadi tidak maksimal, sangat memprihatinkan sekolah Yayasan Khatolik yang ada di Distrik Mimika Barat. Kalau Sekolah Negeri baik SD maupun SMP berjalan baik, namun masih kekurangan ruang belajar dan perumahan bagi guru dan kepala sekolah,”jelas Efrain.
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE memgapaun bahwa usulan dan aspirasi baik dari warga diantaranya, kekurangan ruang belajar SD Negeri Potowayburu, Tenaga Guru SD YPPK Potowayburu, akan menjadi atensinya untuk diteruskan kepada pemerintah dan OPD tehnis.
Yohanis Felix Helyanan,SE mengaku kehadirannya di Distrik Mimika Barat Jauh (Potowayburu) ingin melihat secara langsung perkembangan dan kehidupan masyarakat sekaligus ingin menerima usulan dan aspirasi agar bisa diperjuangkan nantinya kepada pemerintah daerah.
“Adanya beberapa aspirasi tentang pendidikan khususnya sekolah yayasan Katolik di Potowayburu akan menjadi atensi dan menjadi prioritas untuk didorong nantinya di pembahasan APBD 2023. Usulan usulan itu coba dikoordinasikan dengan OPD tehnis, semoga saja dengan masa transisi pemerntahan sekarang ini bisa ada perubahan tentang kebijakan program prioritas dari kampung ke Kota,”tegas Waket II Yohanis Felix Helyanan dihadapan warga.
Ditambahkan Jhon Thie, bahwa dalam waktu dengan ini ada pembahasan untuk APBD Induk 2023 dimana akan didorong adanya revisi program oleh Plt Bupati dan DPRD untuk kegiatan bisa lebih difokuskan soal pendidikan dan kesehatan di distrik distrik terpencil.
“Pemerintah saat ini telah berupaya semaksimal mungkin agar APBD 2023 ini bisa lebih fokus untuk pembangunan di kampung kampung, saya bisa pastikan bahwa kedepan tata kelola pemerintahan dan program kegiatan akan benar benar berjalan dengan baik demi membangun dan mensejahterakan masyarakat lebih khusus yang ada di daerah terpencil,”katanya.
Terkait soal kondisi proses belajar mengajar di sekolah yayasan karena kekurangan guru, menurut Jhon Thie ini menjadi hal yang menjadi konsen DPRD dan pemerintah daerah saat ini.
“Soal sekolah yayasan dan guru yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan adalah menjadi masalah yang sangat penting, ini dapat dikatakan merupakan kesalahan pemerintah melalui OPD tehnis yang mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat. Saya sangat yakin persoalan ini akan segera mendapatkan solusi dengan kebijakan pemerintah, sebab sekolah yayasan dan negeri tidak boleh dibeda bedakan,”ucap Jhon Thie.(dzy)
