Translate

Redaksi Tabuka News | 13 April 2026

Wabup Mimika Beri Warning Pejabat yang 'Kuasai' Kendaraan Dinas Setelah Dimutasi

Wabup Mimika Beri Warning Pejabat yang 'Kuasai' Kendaraan Dinas Setelah Dimutasi


TIMIKA, TabukaNews.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memberikan teguran keras kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. 

Hal ini dikarenakan adanya pejabat yang tak kunjung mengembalikan kendaraan dinas meski telah terkena mutasi maupun rotasi jabatan.

Persoalan aset daerah ini menjadi sorotan utama Emanuel saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin, 13 April 2026. 

Ia menegaskan, kendaraan dinas adalah fasilitas penunjang kinerja negara, ia pun menyayangkan praktik pejabat yang tetap membawa kendaraan dinas ke instansi atau tempat tugas baru. 

Menurutnya, sebagai pelayan publik, para birokrat seharusnya memberikan teladan dalam tertib administrasi dan pengelolaan kekayaan negara.

“Saya sudah dapat laporan soal itu. Ada pejabat yang pindah, namun kendaraan dinas juga ikut pindah. Ini yang kita minta agar kendaraan dinas itu diserahkan ke BPKAD untuk diserahkan ke pejabat baru,” ujar Emanuel. 

Ia menginstruksikan agar setiap aset bergerak yang masih dikuasai pejabat lama segera diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Langkah ini krusial agar pejabat baru dapat segera bekerja dengan dukungan fasilitas memadai tanpa terkendala urusan logistik.

Meski melayangkan kritik tajam, Emanuel tetap memberikan apresiasi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang patuh. 

Ia memuji mereka yang memiliki kesadaran tinggi untuk langsung mengembalikan aset negara sesaat setelah masa tugasnya berakhir.

“Terimakasih kepada bapak ibu yang telah mengembalikan kendaraan dinas. Yang belum, segera kembalikan,” tegasnya.

Saat ini, BPKAD Mimika dilaporkan tengah melakukan pendataan intensif terhadap aset-aset bergerak yang masih tertahan. 

Penertiban ini dilakukan guna memastikan kesesuaian administrasi dengan bukti fisik kekayaan daerah demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.(Ahmad)