Wabup Jr Sayangkan Rolling Jabatan Penuh Kontroversi Dan Tidak Taat Aturan Kepegawaian Asn
TIMIKA, Tabukanews.com – Rolling jabatan yang tidak mengindahkan aturan kepangkatan ASN serta menyalahi aturan Kemendagri, terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
Sejumlah ASN asli orang Mimika, Suku Amungme dan Kamoro, hanya bisa gigit jari karena dinonjobkan. Rolling jabatan tersebt dinilai sebagai pembunuhan karakter orang asli Mimika.
Kepada media melalui sambungan telepon, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR), menyayangkan roling jabatan yang terjadi dan meninggalkan kesan negatif roda pemerintahan di Mimika tercinta.
Dengan tegas JR mengungkapkan kekecewaannya atas terjadinya rolling pada tanggal 5 Desember kemarin. Menurutnya, hal itu menghambat pelayanan prima pemerintah bagi kepentingan masyarakat Mimika.
"Sangat disayangkan, melalui rolling kemarin, kami tidak bisa menunjukkan niat pelaksanaan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam konteks persiapan akhir tahun dan menghadapi Pemilu 2024, perombakan jabatan terkesan tidak terarah dan acak-acakan. Camat dan berbagai jabatan digantikan tanpa pertimbangan yang jelas, termasuk kasus kontroversial seorang kepala sekolah yang bergeser menduduki posisi kepala distrik.
"Tinggal dua bulan lagi Pemilihan Umum, tapi digantilah semua camat-lah, segala macamlah. Dan sangat disayangkan, ada guru yang menjadi camat, yang menggantikan orang yang tamat dari STPDN. Itu ‘kan tidak betul, bukan apa-apa, tapi silahkan saja kalau tidak ada orang, iya (bisa)," bebernya.
Selain itu, keputusan untuk mengganti seluruh kepengurusan pegawai di badan kepegawaian (BKPSDM) Mimika juga menuai kecaman, karena dianggap merugikan pegawai dan menghambat proses administrasi, terutama dalam sistem keuangan.
Pada saat yang sama, kabupaten ini tengah melakukan pendataan perekrutan pegawai honorer untuk menjadi PPPK, CPNS, dan lain-lain.
Menyoroti perubahan jabatan, Wabup JR mengkritisi pelanggaran aturan yang terjadi, seperti CPNS yang langsung diangkat menjadi eselon IV.
"Aturannya 2 tahun dalam kepangkatan, baru dia boleh naik eselon. Tapi sekarang ini aneh, ada CPNS yang diangkat langsung jadi eselon IV, sekarang ini. Ini yang terjadi," herannya.
Dirinya juga sangat sedih dengan kejadian tersebut, dimana para ASN khususnya mereka yang anak suku asli Mimika Amungme dan Kamoro terlihat habis ditebas dalam rolling kemarin.
"Saya ingin menegaskan, saya akan berada di sisi pegawai ASN, terutama mereka yang berasal dari suku Amungme Kamoro dan Papua lainnya yang mungkin merasa dizolimi atau merasa tidak adil akibat perubahan yang terjadi. Saya menyadari bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak besar, terutama bagi mereka yang telah berkontribusi dan berdedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat," sebutnya.
Dengan menekankan keterlibatan dan dukungan terhadap pegawai ASN, khususnya yang berasal dari suku Amungme Kamoro, pernyataan Rettob mencerminkan komitmennya untuk mendengar dan memahami perasaan serta konsekuensi yang dirasakan oleh kelompok tersebut dalam konteks rolling pejabat yang kontroversial.
Ia juga memberikan peringatan agar tidak mencoba menerima tunjangan secara tidak benar di tengah ketidakpastian ini. Ia menyebut bahwa pelantikan pergantian pejabat di akhir tahun selalu menimbulkan kecurigaan di masyarakat, dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius.
"Kepada seluruh ASN yang dilakukan pelantikan kemarin, saya menghimbau untuk tidak menerima tunjangan karena akan bermasalah dan merugikan diri sendiri nantinya"
Dengan nada prihatin, JR mengakhiri pernyataannya dengan menggambarkan situasi di Mimika, "Kita pernah mendapat penghargaan yang mana sementara menuju penataan. Saya kira mereka demo, itu wajar," terangnya.(Manu)
