TIMIKA, TabukaNews.com -  Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rabu (17/12/2025).

Dalam aksi unjuk rasa ini, aliansi masyarakat, mahasiswa dan pemuda itu turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi mereka tentang situasi yang saat ini sedang dialami masyarakat di Distrik Jila. 

Menurut mereka, keberadaan militer di Distrik Jila telah menyebabkan trauma yang mendalam, terlebih setelah adanya aksi penyisiran terhadap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada tanggal 10 Desember 2025 lalu. 

Akibatnya, banyak dari masyarakat setempat mengungsi ke ibu kota distrik, tepatnya di Kampung Jila. 

Mereka tidak datang dengan tangan kosong melainkan dengan berbagai spanduk bertuliskan “Tarik Militer” sebagai tuntutan sekaligus protes. 

Aksi tersebut dinahkodai oleh Ketua Koorlap Melianus Alom dan Marianus Dekme selaku Wakil Koorlap. Mereka mengawali aksi dengan long march dari bundaran Timika Indah menuju ke kantor DPRK Mimika pada pagi hari. 

Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 10.30 WIT massa pun tiba di halaman depan gedung kantor DPRK Mimika dan langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika Dolfin Beanal beserta jajarannya.

Orasi pun dimulai, satu per satu orator secara bergilir menyampaikan aspirasi mereka di hadapan para anggota dewan.

Dalam kesempatan itu, para orator menyerukan penarikan militer dari Distrik Jila, baik pasukan organik maupun non-organik. 

“TNI Polri segera tarik militer yang ada di atas di Distrik Jila, segera! Kami ingin rayakan Natal dengan situasi yang aman, damai, tentram,” teriak salah seorang orator.  

Sebuah spanduk bertuliskan “Kami bukan musuh negara, kami warga negara, kami tidak ingin hidup ketakutan di atas tanah sendiri” pun terpampang nyata di depan para wakil rakyat seolah menegaskan bahwa masyarakat butuh rasa aman dan damai dalam menyambut perayaan hari suci kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember nanti. 

Ketua Aliansi Pemuda Amungme (APA) Hellois Kemong yang turut hadir dalam aksi pun mendesak pemerintah daerah agar serius dalam menangani persoalan di Distrik Jila. 

"Bupati Mimika jangan menutup mata terkait masalah yang ada di Jila, kenapa pemerintah lebih serius terhadap persoalan Wakia dan Kwamki Narama sementara Jila tidak?," imbuhnya. 

Setelah seluruh rangkaian orasi, mereka lalu membacakan tujuh poin tuntutan sebagai pernyataan sikap SPJ. 

Adapun tujuh poin tuntutan yang Pertama adalah, menuntut Presiden Republik Indonesia segera menarik militer dari Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kedua, Komnas HAM Republik Indonesia segera datang di Kabupaten Mimika, Distrik Jila.

Ketiga, masyarakat Amungme menuntut dengan tegas pencabutan status zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa, dari Jigimugi sampai Jelamatagal.

Keempat, Negara Wajib menjamin hak asasi masyarakat sipil. Kelima, militer wajib menjalankan hukum humaniter.

Keenam, Pemerintah Kabupaten Mimika segera ciptakan suasana damai di Distrik Jila, agar masyarakat bisa mengikuti perayaan natal dan tahun baru dalam suasana damai.

Dan yang terakhir, DPRK Mimika segera bentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan khususnya di Distrik Jila.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Mimika Dolfin Beanal kepada awak media menyampaikan bahwa tujuh tuntutan ini akan ditindaklanjuti di tingkat dewan dan akan dibahas secara bersama dengan Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau.

Dolfin menyebutkan, sebelumnya ia telah mendatangi Distrik Jila dan sempat bertemu dengan masyarakat yang mengungsi.

Karena itu, lanjut dikatakan bahwa terkait pansus sudah direncanakan dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

"Pansus itu kita sudah rencanakan, kita juga akan berkolaborasi dengan Pansus Kemanusiaan Provinsi Papua Tengah, kita akan ambil beberapa dari tim-nya mereka, kita akan bikin dan kita akan kaji apa yang terjadi di sana," kata Dolfin.

Dolfin juga mengharapkan agar dalam menjelang perayaan natal, pihaknya tidak akan diam dan akan segera menindaklanjuti semua tuntutan masyarakat guna menghadirkan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat di Distrik Jila. (Ahmad)