TIMIKA, TabukaNews.com -  Dalam rangka menyikapi konflik berkepanjangan di Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama, puluhan warga yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik (SRMPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rabu (7/1/2026). 

Dalam aksi tersebut, warga terlihat membentangkan spanduk bertuliskan “Pemda Mimika Harus Bertanggungjawab atas Konflik Berkepanjangan di Kwamki Narama”.

Awalnya, aksi ini hendak digelar di kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, namun massa menggelar aksi di depan gedung kantor DPRK dan langsung ditemui oleh sejumlah anggota dewan. 

Amianus Uamang selaku orator mendesak semua pihak yang berkepentingan di Mimika untuk segera menyelesaikan konflik Kwamki Narama. 

Ia menyampaikan, semua masyarakat merindukan kedamaian tercipta di Kabupaten Mimika, termasuk di Kwamki Narama yang saat ini sedang bersitegang dengan konflik dua kelompok warga. 

“Saya bersama abang-abang dari pendatang kami rindu tanah Timika damai. Kami tidak tuntut yang lain,” tuturnya. 

Dalam kesempatan itu ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan di Distrik Kwamki Narama tanpa memandang perbedaan. 

Dengan tegas, ia menyampaikan agar Bupati Mimika serta seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan hal ini sebagai perhatian bersama. Mengingat, kasus ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dan sudah menelan 11 korban jiwa. Selain itu, puluhan orang lainnya luka-luka akibat konflik tersebut. 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk menyikapi konflik Kwamki Narama. 

“Pemerintah daerah selama dua hari berturut-turut sudah menggelar pertemuan untuk mencari solusi terkait penyelesaian konflik di Kwamki Narama,” ucapnya. 

Ia pun menyampaikan bahwa Dewan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang pertemuan DPRK Mimika sebagai upaya untuk mencarikan solusi terbaik terhadap penyelesaian konflik tersebut. 

Setelah aspirasi tersampaikan massa pun membubarkan diri meninggalkan halaman gedung kantor DPRK Mimika. (Ahmad)