Silpa Mimika Tembus Rp 1,1 Triliun, Bupati Johannes Rettob Berjanji Benahi Pengadaan
MIMIKA, TabukaNews.com — Pemerintah Kabupaten Mimika mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 mencapai Rp 1,1 triliun.
Bupati Mimika Johannes Rettob berjanji akan merombak mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk mengejar penurunan penyerapan anggaran yang dinilai memicu besarnya sisa dana belanja tersebut.
Janji itu disampaikan Johannes saat membacakan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK Mimika terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD dan LKPJ Bupati TA 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II di Timika, Rabu, 29 Juli 2026.
Johannes menjelaskan, besarnya angka SiLPA menyebabkan akumulasi selisih pendapatan dan belanja, selisih nilai kontrak pekerjaan, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga yang berakhir pada utang belanja, serta keterlambatan tender.
“Pemerintah akan memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat tender, mengaktifkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berserapan rendah, dan memperkuat pengawasan,” katanya.
Sorotan Serapan Rendah dan Insentif Daerah
Tingginya SiLPA selaras dengan sorotan Fraksi Golkar DPRK Mimika mengenai rendahnya realisasi belanja daerah 2025 yang hanya menyentuh angka 82,14 persen.
Menurut Johannes, persoalan utama diselesaikan pada lambatnya proses lelang barang dan jasa. Sebagai jalan keluar, Pemkab berencana menambah tenaga fungsional pengadaan serta membenahi perencanaan di tingkat OPD.
Selain penyerapan belanja, realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga tidak memenuhi target, yakni hanya tercapai 95,13 persen.
Johannes mengklaim penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian nilai Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara nasional.
Rendahnya realisasi belanja juga berdampak pada sektor pendidikan. Johannes menyebut kendala geografis di wilayah pesisir dan pegunungan, faktor cuaca, serta keterlambatan penyerahan berkas lelang ke bagian pengadaan menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran sekolah dan fasilitas pendidikan.
Kejar Proyek Prioritas dan Pelayanan Publik
Meski kinerja anggaran 2025 diterima, Pemkab Mimika memastikan sejumlah proyek infrastruktur tetap berjalan pada TA 2026.
Di antaranya penyelesaian Jalan Petrosea–Hasanuddin, pengembangan SPAM perkotaan, serta penyediaan air bersih berbasis Reverse Osmosis (RO) di Kampung Ipaya.
Mengingat minimnya tenaga teknis internal, Dinas PUPR akan menggandeng pihak ketiga untuk pengelolaan fasilitas air bersih.
Di bidang keselamatan warga, Pemkab mengalokasikan anggaran untuk membangun dua pos pemadam kebakaran baru di Mapurujaya dan Kelurahan Karang Senang, lengkap dengan penambahan dua unit armada pemadam.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab mencatat peningkatan Angka Harapan Hidup menjadi 73,45 tahun dan penurunan prevalensi stunting menjadi 9,87 persen, meski masih kekurangan tenaga spesialis kesehatan.
Merespons Fraksi PDI Perjuangan, Johannes memastikan penerbangan perintis ke wilayah terlindungi seperti Alama, Jita, dan Potowaiburu telah beroperasi normal.
Kajian pemekaran Distrik Tsinga, Mimika Gunung, dan Mimika Utara juga terus dimatangkan. Terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus),
ia menjamin porsi terbesar tetap dialokasikan bagi Orang Asli Papua (OAP) dengan pengawasan secara berkala.
(Editor: Ahmad)
