TIMIKA, TabukaNews.com — Generasi muda di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kini menghadapi "ancaman ganda" yang saling mengunci: krisis gizi kronis atau stunting dan endemi malaria yang tak kunjung reda. 

Direktur Amungsa Foundation, dr. Enny Kenangalem, memperingatkan bahwa kedua masalah ini telah membentuk siklus patologis yang secara sistematis merongrong kesehatan anak-anak di bawah usia dua tahun serta ibu hamil di wilayah tersebut.

Kaitan antara kedua kondisi ini bukan sekadar koincidensi medis, melainkan hubungan sebab-akibat yang destruktif. Infeksi malaria yang terjadi berulang kali diketahui merusak nafsu makan dan mengganggu penyerapan nutrisi esensial, yang memicu penurunan berat badan drastis atau wasting. 

Jika tidak segera diintervensi, kondisi ini akan menetap menjadi stunting. Sebaliknya, anak-anak yang menderita gizi buruk memiliki sistem imun yang rapuh, membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi parasit malaria yang mematikan.

Kerentanan ini sejatinya telah berakar sejak masa gestasi. Data kesehatan setempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: 15,2 persen bayi di Mimika lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). 

Meski intervensi medis seperti distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) telah diupayakan, tingkat kepatuhan konsumsi di kalangan ibu hamil masih di bawah 40 persen.

“Ketidakpatuhan ini memicu risiko anemia yang tidak hanya membahayakan ibu, tetapi juga memicu komplikasi pada janin yang dikandungnya,” jelas dr. Enny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026).

Krisis ini semakin diperumit oleh disparitas akses layanan kesehatan di lapangan. Walaupun jaringan infrastruktur seperti Posyandu dan Puskesmas telah tersedia, efektivitasnya masih terbentur oleh tantangan geografis Mimika yang ekstrem. 

Di wilayah pedalaman, fasilitas kesehatan seringkali sulit dijangkau, diperburuk dengan keterbatasan kapasitas kader kesehatan di tingkat kampung serta rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi standar asupan gizi yang layak.

Menghadapi realitas yang kompleks ini, dr. Enny mendesak adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan kesehatan publik. Ia menegaskan bahwa penanggulangan stunting tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi penuh dengan program pengendalian malaria dan penyakit infeksi lainnya secara simultan.

“Sinergi ini menuntut keterlibatan penuh dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk memutus rantai risiko yang selama ini saling memperparah kondisi kesehatan anak-anak di Papua,” tuturnya.

Selain intervensi kebijakan, dr. Enny juga menyoroti peran krusial keluarga sebagai benteng pertahanan terakhir. Langkah preventif sederhana—mulai dari penggunaan kelambu, kepatuhan pengobatan malaria, pemeriksaan kehamilan rutin, hingga pemberian ASI eksklusif—menjadi kunci vital. 

Kedisiplinan keluarga dalam memantau tumbuh kembang anak di Posyandu serta pemanfaatan sumber pangan lokal di pekarangan rumah diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan kesehatan dan memastikan anak-anak di Bumi Amungme tumbuh dengan tangguh.(Ahmad)