Sambutan Hangat Pemkab Mimika Dan Harapan Dirjen Polpum Kemendagri Pada Kkt Ke-2 2026 Di Tanah Amungsa
MIMIKA, TabukaNews.com — Langit Timika masih cerah saat pesawat yang membawa Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mendarat di Bandara Mozes Kilangin, Minggu (15/11/2026).
Di ruang kedatangan, Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong sudah berdiri menanti, menyambut langsung perwakilan pemerintah pusat itu dengan hangat.
Kedatangan Akmal Malik bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru Nusantara, ia hadir untuk membuka dan mengikuti Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-2 Tahun 2026.
Mengusung tema "Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan", forum nasional ini menjadikan Tanah Amungsa sebagai episentrum diskursus toleransi di Indonesia.
Usai penyambutan di bandara dan beristirahat sejenak sebelum agenda pembukaan, Akmal terlibat perbincangan hangat bersama pimpinan daerah Mimika. Dalam pertemuan singkat itu, mereka membahas kesiapan teknis hingga target substantif dari konferensi yang diinisiasi oleh SETARA Institute sejak 2025 tersebut.
"Seluruh rangkaian KKT di Kabupaten Mimika diharapkan berlangsung lancar serta menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat, termasuk melahirkan Deklarasi Timika sebagai pedoman menjaga kerukunan umat beragama," ungkap Akmal Malik dalam kesempatan tersebut.
Memecah Sentrisme Toleransi dari Timur
Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah perhelatan akbar ini menyimpan pesan strategis. Selama ini, narasi dan praktik baik mengenai toleransi di Indonesia kerap terpusat di wilayah barat.
Membawa forum ini ke Provinsi Papua Tengah menjadi penegasan bahwa model pengelolaan keberagaman juga tumbuh subur dan layak dipelajari dari kawasan timur Indonesia.
Antusiasme lintas wilayah pun tampak dari deretan pejabat yang turut tiba di Bandara Mozes Kilangin pada hari yang sama. Di antaranya Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai beserta Sekretaris Daerahnya, Wakil Wali Kota Sukabumi, hingga Wali Kota Surakarta.
Turut hadir pula jajaran pimpinan daerah di Papua Tengah, seperti Kapolda Papua Tengah dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Papua Tengah.
Pertemuan para pemimpin dengan latar belakang geografis dan sosiologis yang beragam ini dirancang menjadi ruang pertukaran pengalaman nyata.
Mulai dari tata kelola ruang publik, perlindungan rumah ibadah, hingga strategi merespons potensi gesekan sosial di tingkat akar rumput.
Ekosistem Kebinekaan di Tanah Amungsa
Secara sosiologis, Mimika merupakan miniatur keberagaman Indonesia dengan dinamika yang khas. Wilayah ini menjadi titik temu berbagai kelompok etnis, bahasa, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Namun, keberagaman saja tidak otomatis melahirkan keharmonisan tanpa adanya kebijakan publik yang adil dan kepemimpinan yang inklusif.
Di Mimika, praktik merawat kerukunan dibangun melalui kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas iman, hingga elemen masyarakat sipil.
Pengalaman inilah yang hendak dibagikan kepada para peserta konferensi—bahwa toleransi bukan sekadar sikap pasif membiarkan perbedaan, melainkan kapasitas aktif negara dan masyarakat dalam menjamin kesetaraan tanpa diskriminasi.
Untuk memastikan kelancaran perhelatan nasional ini, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia penyelenggara telah menyiapkan skema layanan transportasi, akomodasi, serta tim penyambutan yang terus bersiaga di Bandara Mozes Kilangin bagi para delegasi yang masih berdatangan.
Dari ujung timur Indonesia, perjumpaan para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Mimika diharapkan tidak berhenti pada seremoni diskusi semata.
Melalui rumusan Deklarasi Timika, konferensi ini diproyeksikan menjadi pijakan konkret bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk merawat kebinekaan sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
Editor: Ahmad
