Sambut Positif Program Jempol Adminduk, Ini Harapan Warga Kampung Amamapare Untuk Disdukcapil Mimika
MIMIKA, TabukaNews.com — Di dalam sebuah gereja berstruktur kayu dengan dinding papan berwarna biru muda dan hijau, belasan warga duduk berjejer di atas kursi plastik. Udara pesisir Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, terasa riuh oleh langkah kaki dan gumaman warga yang mengantre sejak pagi.
Sejumlah ibu tampak menggendong balita, sementara beberapa pria berdiri mengamati perangkat pemindai biometrik dan laptop yang digelar di atas meja beralas kain hijau.
Di tempat inilah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar program rutin tahunan bertajuk "Jempol Adminduk" (Jemput Bola Melayani Administrasi Kependudukan).
Selama tiga hari, mulai Sabtu, 3 Oktober 2026, petugas menyisir wilayah yang juga dikenal sebagai Pulau Karaka tersebut untuk melayani dokumen kependudukan warga secara langsung.
Langkah jemput bola ini menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat pesisir dan terpencil. Selama ini, warga Kampung Amamapare kerap terkendala tingginya ongkos transportasi laut dan logistik hanya untuk mengurus selembar dokumen ke pusat kota di Timika.
Pantauan media ini di lokasi menunjukkan petugas melayani berbagai kebutuhan administrasi kependudukan tanpa dipungut biaya. Jenis layanan meliputi perekaman dan pencetakan e-KTP, penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPWNI), Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Proses verifikasi data dilakukan secara bertahap. Petugas teknis memeriksa kelengkapan berkas fisik berupa formulir dan salinan dokumen pendukung milik warga sebelum menginputnya ke dalam basis data kependudukan nasional.
Beberapa warga juga berdialog langsung dengan petugas untuk memperbaiki elemen data keluarga yang keliru.
Bagi warga Pulau Karaka, kehadiran tim Disdukcapil memangkas jarak dan beban ekonomi yang selama ini membelenggu. Tanpa dokumen kependudukan yang sah, mereka kerap gigit jari lantaran kesulitan mengakses layanan dasar pemerintah, seperti bantuan sosial, fasilitas kesehatan, hingga pendaftaran sekolah anak.
Pengorbanan Transportasi dan Ongkos Pesisir
Kepala Kampung Amamapare, Fakundus Natipia, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Ia menuturkan, mengurus administrasi kependudukan ke Timika bukanlah perkara mudah bagi warganya yang mayoritas menggantungkan hidup dari pendapatan harian yang tak menentu.
"Masyarakat di sini susah. Kalau mau naik urusan ke Timika, mereka harus pikir panjang soal biaya transportasi," kata Fakundus, Sabtu malam.
Fakundus merinci, untuk mencapai kantor Disdukcapil di pusat kota, warga dari Pulau Karaka harus membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk perahu motor menuju Pelabuhan Paumako.
Tiba di pelabuhan, perjalanan dilanjutkan menggunakan transportasi darat berupa taksi umum atau ojek dengan tarif yang terus melambung.
"Dari Paumako naik taksi ke perempatan SP 1–SP 4 saja sekarang sudah Rp30 ribu. Kalau lanjut ke Timika Mall bisa Rp35 ribu, bahkan kalau diteruskan sampai ke kantor perkapalan atau lokasi pelayanan di atas bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp45 ribu sekali jalan," ungkapnya. Jika diakumulasikan dengan ongkos perahu dan kebutuhan makan selama di kota, biaya yang dikeluarkan warga bisa mencapai ratusan ribu rupiah.
Tingginya beban biaya inilah yang mendorong Fakundus berinisiatif menyurati Disdukcapil Mimika agar menerjunkan tim langsung ke kampungnya. Kedatangan tim Jempol Adminduk kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama beberapa waktu lalu yang mendapat respons melimpah dari warga.
"Dulu saat petugas pertama kali datang, mereka bekerja marathon di balai desa dari pagi sampai lembur jam 10 malam. Banyak warga dan anak sekolah yang akhirnya punya KTP dan KIA," kenangnya.
Jemput Bola di Dermaga
Pada kunjungan kali ini, antusiasme warga tetap tinggi. Setelah melakukan pelayanan di dalam gereja, petugas bahkan kembali menggelar peralatan perekaman dan fotokopi di area jembatan dermaga kampung.
Hal tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama warga setempat, mengingat gereja akan disiapkan untuk ibadah.
"Saya sampaikan untuk pakai balai, tapi warga dan petugas sepakat di jembatan dermaga saja supaya tidak mengganggu persiapan ibadah besok. Petugas tetap melayani dengan sabar," tutur Fakundus.
Mewakili masyarakat Kampung Amamapare, Fakundus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Disdukcapil Kabupaten Mimika yang konsisten memperhatikan warga di kawasan pesisir.
Ia berharap program jemput bola semacam ini terus dipertahankan dan diperluas ke distrik-distrik terluar lainnya, seperti Mimika Barat dan Mimika Timur.
"Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat kami wajib punya KTP, Kartu Keluarga, dan anak-anak sekolah punya KIA agar masa depan pendidikan mereka terjamin. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Disdukcapil Mimika yang mau turun langsung membantu masyarakat kecil di pelosok," pungkasnya.
Disdukcapil Kabupaten Mimika sendiri memastikan kegiatan melintasi wilayah perairan ini akan terus menjadi agenda prioritas tahunan demi menjamin seluruh warga Mimika memiliki identitas hukum yang sah dan terdata secara akuntabel.
Editor: Ahmad
