Rapat Pleno Kkt Ke-2 2026, Bupati John Paparkan Hal Ini
MIMIKA, TabukaNews.com — Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyoroti pentingnya toleransi bukan sekadar menjaga kerukunan, melainkan sebagai fondasi vital dalam membangun demokrasi yang sehat dan pembangunan yang inklusif.
Hal tersebut mengemuka dalam Sesi II - Pleno 1 konferensi yang mengangkat tema "Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif" di Mimika Sport Complex (MSC) pada Minggu malam (15/11/2026).
Bupati Mimika, Johannes Rettob, hadir langsung sebagai salah satu narasumber utama dalam sesi pleno tersebut.
Ia memaparkan berbagai perspektif bersama sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, serta akademisi Papua, Dr. Septinus Saa.
Kehadiran para narasumber dari berbagai unsur ini menciptakan ruang dialog untuk berbagi pandangan, pengalaman, serta praktik baik dalam merawat harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
Toleransi sebagai Kekuatan Demokrasi dan Kekayaan Mimika
Dalam pemaparannya, isu toleransi memegang artian yang sangat krusial bagi Kabupaten Mimika yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang beragam.
“Keberagaman tersebut dipandang sebagai kekayaan daerah yang harus terus dirawat melalui dialog, sikap saling menghormati, serta kolaborasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ungkap Johannes.
Pembahasan pleno juga menekankan bahwa toleransi berfungsi sebagai kekuatan utama untuk memperkuat sendi-sendi demokrasi, menjaga persatuan nasional, serta memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh kesempatan dan ruang yang setara dalam proses pembangunan.
Memperluas Perspektif dari Indonesia Bagian Timur
Penyelenggaraan KKT II 2026 di Kabupaten Mimika memiliki makna strategis tersendiri. Selama ini, diskursus mengenai toleransi di Indonesia cenderung berpusat di wilayah Indonesia bagian barat.
Dengan membawanya ke Papua Tengah, konferensi ini memperluas perspektif nasional sekaligus menegaskan bahwa praktik baik dalam membangun kerukunan juga tumbuh subur dan patut dipromosikan dari Indonesia bagian timur.
Sejak 2025 lalu, SETARA Institute menginisiasi Konferensi Kota Toleran (KKT) sebagai forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, hingga media.
Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah didasarkan pada pengalaman empiris daerah ini dalam mengelola dinamika sosial yang plural melalui kepemimpinan lintas iman dan kolaborasi yang kuat, termasuk kiprah FKUB Kabupaten Mimika.
Mengukur Pembangunan dari Kehidupan yang Damai dan Setara
Melalui forum KKT II 2026, pertukaran gagasan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi serta komitmen bersama bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan publik yang berpihak pada praktik toleransi.
Konferensi ini sekaligus menegaskan standar baru dalam melihat kemajuan suatu wilayah.
“Pembangunan kota tidak lagi diukur semata dari megahnya infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai, adil, setara, dan menghargai keberagaman,” pungkas Johannes.
Editor: Ahmad
