Polemik Tertundanya Gaji Guru Pppk, Begini Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan
MIMIKA, TabukaNews.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan penjelasan resmi terkait polemik tertundanya pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua bulan, serta kekurangan anggaran belanja tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut.
Keterlambatan ini murni disebabkan oleh kendala perencanaan penganggaran dan kendala sistem teknis, bukan unsur kesengajaan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, mengungkapkan bahwa akar permasalahan tertundanya gaji PPPK berawal dari perencanaan awal tahun 2025 yang belum memprediksikan adanya penambahan 12 orang PPPK baru yang masuk pada bulan Mei.
Penambahan pegawai baru ini membawa konsekuensi pembiayaan komponen belanja seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, hingga jaminan kesehatan dan kecelakaan.
Selain itu, dinamika internal seperti perubahan status pegawai dari lajang menjadi menikah turut memengaruhi penyesuaian komponen tunjangan keluarga.
Akumulasi dari penambahan ini memicu kekurangan anggaran belanja PPPK hingga mencapai angka Rp40.035.051.363,00 (sekitar Rp40 miliar lebih) sebagaimana tercantum dalam data keuangan.
"Tidak ada niat kami untuk menahan atau tidak ada niat kami untuk menyusahkan mereka. Itu mereka punya hak," ujar Antonius, Kamis (12/11/2026).
Kendala serupa juga terjadi pada alokasi belanja ASN di lingkup Dinas Pendidikan yang mengalami kekurangan anggaran hingga mencapai Rp8.728.348.444,00 (sekitar Rp8,7 miliar).
Hal ini dipicu oleh proses kenaikan berkala, kenaikan pangkat, serta perubahan status tunjangan keluarga langsung ke bagian keuangan tanpa melalui sinkronisasi penganggaran awal.
Terkait proses pencairan saat ini, Antonius menjelaskan bahwa pembayaran sempat terkendala oleh evaluasi dan gangguan teknis pada sistem.
Pihaknya kini tengah berupaya memproses pembayaran secara manual agar hak para guru dan pegawai dapat segera tersalurkan.
Menanggapi sorotan publik dan pihak legislatif, Antonius berpesan agar permasalahan ini disikapi secara bijak melalui mekanisme kelembagaan yang elegan, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi melalui bupati, dengan mengedepankan data yang akurat alih-alih membentuk opini publik yang keliru.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh guru PPPK dan PNS atas keterlambatan yang terjadi, sembari meminta para tenaga pendidik untuk tetap menjalankan kewajiban mengajar dengan baik di tengah proses penyelesaian hak-hak mereka.
Editor: Ahmad
