Peringati Perjanjian New York, Massa Knpb Unjuk Rasa Di Dprd Mimika Ini Isu Yang Disuarakan
MIMIKA, TabukaNews.com — Ratusan simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Mimika, Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).
Aksi yang bertepatan dengan momen peringatan 64 tahun Perjanjian New York (New York Agreement) itu membawa isu utama soal penetapan Papua sebagai zona darurat militer dan kemanusiaan.
Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion, ini melintasi sejumlah titik kumpul seperti Gorong-Gorong, Timika Indah, serta wilayah SP2 dan SP3.
Massa gabungan yang diperkirakan mencapai 350 orang tersebut bergerak menuju Gedung Parlemen Mimika sambil membentangkan spanduk, bendera organisasi, hingga simbol salib merah.
Tiba di kompleks DPRD Mimika sekitar pukul 11.30 WIT, massa sempat melakukan tarian adat Waita serta ibadah bersama sebelum melayangkan sederet orasi politik.
Dalam orasinya, para demonstran dan perwakilan masyarakat adat menyoroti masifnya pengawasan militer, pengungsian warga di wilayah konflik, hingga persoalan penguasaan sumber daya alam yang dinilai tidak berpihak pada penduduk asli Papua.
Di akhir aksi, Yanto Awerkion menyerahkan dokumen pernyataan sikap politik KNPB yang ditandatangani Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KNPB, Agus Kossay. Dokumen tersebut menuntut peninjauan kembali sejarah integrasi Papua, pencabutan Otonomi Khusus, hingga pembukaan akses bagi organisasi kemanusiaan internasional ke wilayah Papua.
“Saya sebagai ketua KNPB mewakili isi hati seluruh masyarakat Papua, dan kami akan menanam satu salib sebagai simbol isi hati masyarakat Papua dan sebagian tanda Darurat Militer dan Kemanusiaan di Tanah Papua,” kata Yanto Awerkion di lokasi aksi.
Tanggapan DPRD dan Pengamanan Ketat
Pernyataan sikap dari massa demonstran diterima langsung oleh pimpinan DPRD Mimika yang hadir di lokasi, yakni Ketua DPRD Mimika Primus Natikapareyau, serta dua Wakil Ketua, Asri Akas dan Ester Tsenawatme.
Primus menekankan menyerap aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
“Aspirasi ini akan tetap kami lanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, kami akan tetap berjalan sesuai dengan aturan dan kami tidak mau berdosa untuk tanah leluhur yang ada di atas tanah Papua,” ujar Primus.
Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona menerangkan bahwa seluruh rangkaian aksi yang berlangsung hingga pukul 14.08 WIT ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan.
Kapolres Mimika AKBP Alfredo A. Rumbiak memimpin langsung pengamanan yang melibatkan unsur Polres Mimika, Satuan Brimob Batalyon B Polda Papua Tengah, hingga Satpol PP, jelas Iptu Hempy.
“Aparat memfokuskan pengawalan pada titik-titik rawan dan pintu masuk gedung dewan untuk mencegah potensi bentrokan maupun penyusupan. Keseluruhan unjuk rasa berjalan dengan tertib dan dibubarkan setelah pembacaan doa penutup,” tutupnya.
(Editor: Ahmad)
