Translate

Redaksi Tabuka News | 15 July 2023

Pengurus KONI Mimika Tak Kunjung Dilantik Pemprov Papua Tengah, Dantje : Musorkab Keputusan Tertinggi

Pengurus KONI Mimika Tak Kunjung Dilantik Pemprov Papua Tengah, Dantje : Musorkab Keputusan Tertinggi

Timika, Tabukanews.com – Sudah jelang satu tahun sejak Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) tahun 2022 dilaksanakan dan menghasilkan ketua terpilih, Johannes Rettob, namun Pengurus KONI Kabupaten Mimika periode 2022-2027 tak juga kunjung dilantik Pemprov Papua Tengah.

Musorkab merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di organisasi KONI, sehingga keputusan tersebut mutlak dilaksanakan lantaran merupakan hasil penggabungan keinginan seluruh organisasi olahraga yang bernaung di bawah KONI.

Pengurus KONI Papua, Dantje Nere, S.Sos, M.Si mempertanyakan PJ Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, mengapa belum melakukan pelantikan padahal persiapan kegiatan Pra PON sudah harus dimulai.

"KONI Mimika mandek hampir satu tahun, lalu alasan belum dilantik kenapa? Setahu saya sudah lebih dari enam bulan Ketua KONI Mimika terpilih tapi belum dilantik," ujar Dantje kepada awak media, Sabtu (15/7).

Mantan Ketua KONI Mimika itu juga mengaku heran, lantaran belakangan tersiar kabar bahwa Pj Gubernur Papua Tengah menunjuk Pj Ketua KONI Mimika yang baru menggantikan Johannes Rettob yang terpilih secara resmi dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) tahun 2022 di Grand Tembaga Hotel, Rabu (14/12/2022).

Ketika itu, Johannes Rettob unggul setelah meraih dukungan suara 27 Cabang Olahraga (Cabor). Sedangkan kandidat lainnya, Vebian Magal, tidak terpilih lantaran hanya mendapat dukungan 10 Cabor.

Lebih lanjut, Dantje menjelaskan, pelantikan pengurus KONI periode 2022-2027 tidak bisa dibatalkan. Ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan semua pihak.

Pertama, terkait dengan isu tentang KONI perlu digarisbawahi bahwa  semua harus mendasari pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/RT) KONI.

Hal kedua, semua harus menyadari bahwa Johannes Rettob terpilih melalui Musorkab resmi KONI Kabupaten Mimika, yang merupakan forum resmi pengambilan keputusan tertinggi di organisasi KONI daerah setempat.

"Musyawarah olahraga itu adalah keputusan tertinggi dalam organisasi KONI sehingga siapapun termasuk teman-teman diharapkan tidak melakukan kegiatan yang mengingkari keputusan musyawarah, karena keputusan Musorkab adalah keputusan tertinggi di KONI kabupaten," tuturnya.

Dikemukakan, Johannes Rettob selaku ketua KONI merupakan amanat Cabor yang harus dijaga, bukan mengikuti kemauan pribadi siapapun. 

Sehingga Dantje berharap tidak ada pihak yang melakukan manuver yang mencederai AD/RT KONI.

Lagipula, meskipun menjabat sebagai Plt Bupati Mimika namun dalam pemilihan ketua KONI terbuka untuk semua figur, atau Ketua KONI bukan jabatan ex officio bupati/Plt bupati.

"Jabatan Ketua KONI ini diluar dari kapasitas beliau sebagai Plt Bupati. Karena lawannya saat itu pak Vebian Magal, prosesnya secara demokratis, bukan penunjukkan langsung," tuturnya.

Dikemukakan, atas dasar pemilihan yang sah, maka Ketua KONI Provinsi Papua, Dr Kenius Kogoya Sp,NP mengeluarkan SK kepengurusan KONI kabupaten Mimika periode 2022-2027.

"Pertanyaan sekarang terkait dengan pelantikan, perlu saya jelaskan bahwa kita juga menyadari bahwa proses musyawarah dan keluarnya SK yang dikeluarkan oleh KONI Provinsi Papua sebagai KONI induk itu, pertama, karena musyawarah KONI kabupaten Mimika dilaksanakan oleh KONI provinsi Papua sebagai KONI induk pada saat itu. Dan yang kedua pada saat dilaksanakan musorkab KONI Kabupaten Mimika, KONI Papua Tengah belum ada, sekalipun saat itu Provinsi Papua Tengah sudah ada," ujarnya.

Sementara dalam kaitan status Johannes Rettob sebagai terdakwa, menurutnya tidak mempengaruhi status sebagai Ketua KONI sebelum ada putusan tetap pengadilan.

Dantje menegaskan, sesuai AD/RT ketua umum KONI bisa diganti jika mengundurkan diri, berhalangan tetap dan sudah putusan tetap pengadilan (inkrah).

"Yang berikut, karena naskah perjanjian hibah daerah (NPHB) itu biasanya jalan tidak ada nomenklatur, dalam perjanjian itu penyerahan hibah tidak menyertakan seperti contoh pelantikan dalam hal administrasi. Yang biasanya dipakai adalah SK baik nomor, tanggal, tahun, siapa yang mengeluarkan dan lain sebagainya. Jadi saya harap sekali lagi kita jangan menabrak AD ART KONI karena itu relnya," tandasnya. (**)