TIMIKA, TabukaNews.com  — Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), tengah memacu pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan ekonomi lokal ke dalam rantai pasok nasional. 

Inisiatif ini merupakan perpanjangan dari program prioritas Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memecah isolasi ekonomi di wilayah tertinggal, mulai dari pesisir hingga pegunungan tinggi Papua, dengan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika, Samuel Yogi, mengonfirmasi bahwa Kampung Atuka di Distrik Mimika Tengah telah ditetapkan sebagai pilot project untuk wilayah pesisir. Penunjukan Atuka didasarkan pada posisi geografisnya yang strategis sebagai hub logistik bagi distrik sekitarnya.

“Atuka menjadi pusat karena posisinya di tengah wilayah pesisir. Kami ingin memastikan program ini menjangkau seluruh pelosok. Ke depan, kami juga merencanakan pembangunan Koperasi Merah Putih di Distrik Amar, wilayah pegunungan melalui Tol Udara, hingga di area perkotaan,” ucapnya.

Samuel Yogi juga menambahkan bahwa urgensi program ini akan mendapat atensi langsung dari pemerintah pusat. Menteri Koperasi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Atuka pada periode tanggal 3 hingga 9 mendatang guna meninjau kesiapan infrastruktur di lapangan.

“Hal ini diharapkan menjadi dorongan besar bagi sinkronisasi visi misi daerah dengan program pusat,” ujarnya.

Berbeda dengan daerah lain yang masih terkendala birokrasi, Kabupaten Mimika dilaporkan telah menyelesaikan aspek legalitas untuk 152 kampung. 

Proses standarisasi, termasuk akta notaris dan dokumen pengembangan, telah mendapatkan validasi serta apresiasi dari kementerian terkait.

Untuk tahun anggaran ini, pemerintah mengalokasikan dana pusat sekitar Rp3 miliar untuk pembangunan 7 unit Koperasi Merah Putih di kawasan penyangga Kota Timika. 

Meski terdapat dukungan dana pusat, pemerintah daerah menegaskan bahwa pengawalan operasional akan tetap menjadi tanggung jawab penuh daerah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret dalam mentransformasi potensi produk unggulan lokal—mulai dari hasil laut di pesisir hingga komoditas pegunungan—menjadi kekuatan ekonomi yang akuntabel dan berkelanjutan di tanah Papua.(Ahmad)