Pembahasan Apbd-p Mimika Rampung, Usulan Prioritas Opd Masih Dikaji
MIMIKA, TabukaNews.com — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika bersama Badan Anggaran DPRK Mimika telah menyelesaikan pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
Kendati tahapan evaluasi teknis rampung, pemerintah daerah masih menguji ulang deretan program prioritas yang diajukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akibat keterbatasan ruang fiskal.
Defisit anggaran yang membayangi belanja daerah membuat eksekutif menyeleksi ketat setiap usulan belanja guna memastikan alokasi dana tepat sasaran hingga akhir tahun anggaran.
Bupati Mimika Johannes Rettob menyatakan bahwa penyesuaian belanja menjadi langkah yang tak terhindarkan di tengah kondisi keuangan daerah saat ini.
“Kita memang menghadapi kekurangan biaya yang cukup besar sesuai dengan APBD kita, tetapi kita tetap berjuang dan berdoa agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” kata Johannes, Senin (21/9/2026).
Pemerintah daerah bersama legislator kini berfokus memilah program-program yang dinilai mendesak. Pembahasan intensif masih terus dilakukan untuk menimbang usulan OPD mana saja yang rasional untuk diakomodasi dalam APBD Perubahan.
"Karena itu, saya minta seluruh pimpinan OPD tidak absen dalam rapat-rapat resmi menjelang penetapan APBD-P. Kehadiran pejabat dinilai penting untuk mengawal kebutuhan program masing-masing perangkat daerah," ujarnya.
Disiplin jajaran birokrasi, menurut Johannes, menjadi penentu agar penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tidak meleset dari jadwal yang ditargetkan. Rapat paripurna penetapan APBD Perubahan dijadwalkan berlangsung antara Rabu atau Kamis pekan ini.
"Saya juga minta jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengusulkan kebutuhan, tetapi ikut mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaannya," ujarnya.
Johannes menegaskan kolaborasi antara TAPD, Banggar DPRK, dan jajaran pimpinan OPD merupakan kunci agar program-program strategis daerah tetap berjalan efektif meski dihadapkan pada efisiensi anggaran.
"Kami pemerintah daerah berharap proses penetapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran tidak terganggu," ungkapnya.
Penulis: Desy
Editor: Ahmad
