TIMIKA, TabukaNews.com  — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menghapus dikotomi kualitas antara sekolah negeri dan swasta guna memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, menyatakan bahwa penerapan prinsip pendidikan inklusif kini menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memastikan latar belakang ekonomi maupun status institusi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak di Papua untuk mendapatkan layanan pendidikan standar.

“Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu,” ujar Antonius, Jumat (17/4/2026).

Meskipun regulasi pemerintah telah melarang praktik diskriminasi, Antonius mengakui bahwa ketimpangan fasilitas dan dukungan anggaran masih menjadi tantangan nyata di lapangan. 

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Mimika mulai mengakselerasi distribusi bantuan guna mengikis kesenjangan tersebut secara bertahap.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) secara proporsional. 

Bantuan ini diberikan tanpa membedakan status sekolah, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran yayasan swasta seperti YPPK, YPK, dan YAPIS yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan bagi anak-anak Orang Asli Papua (OAP) di wilayah pesisir dan pegunungan.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Azasnya adalah keadilan,” kata Antonius menekankan visi jangka panjangnya.

Redistribusi Guru dan Modernisasi Pedalaman Selain dukungan finansial, fokus perbaikan juga diarahkan pada pemerataan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik. 

Disdik Mimika tengah menyiapkan skema redistribusi tenaga pengajar untuk mengatasi penumpukan guru di wilayah perkotaan atau sekolah tertentu.

“Jika ada penumpukan guru di sekolah tertentu, akan kami distribusikan ke sekolah lain yang membutuhkan, termasuk sekolah swasta,” tegas Antonius.

Di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, pemerintah setempat juga memprioritaskan pembangunan ruang kelas baru, rumah dinas guru, serta penyediaan akses internet berbasis satelit. 

Upaya ini diharapkan dapat mengejar ketertinggalan teknologi dan mewujudkan kualitas pendidikan yang setara hingga ke pelosok timur Indonesia.(Ahmad)