Mimika Dorong Integrasi Data Nasional Lewat Digitalisasi Adminduk
MIMIKA, TabukaNews.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika meluncurkan langkah strategis mempercepat transformasi birokrasi melalui sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna merombak sistem pelayanan konvensional menuju ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional.
Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Disdukcapil Mimika pada Senin (8/6/2026) tersebut mengintegrasikan dokumen kependudukan, termasuk KTP elektronik dan Kartu Keluarga, ke dalam platform digital yang terhubung langsung dengan pusat data.
Langkah visioner ini diadopsi untuk memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan menjamin akurasi data kependudukan.
Agenda ini menghadirkan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIN) Dr. Yopi, serta Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Yusuf Kurniawan sebagai narasumber.
Sebanyak 60 peserta dari sektor kunci, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mal Pelayanan Publik, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, perhotelan, hingga maskapai penerbangan turut menghadiri acara.
Bupati Mimika Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mimika Herry Onawame, menegaskan arah masa depan daerah dalam menghadapi perubahan global.
"Saat ini kita berada di era disrupsi teknologi, di mana kecepatan, ketepatan, dan efisiensi menjadi kunci utama dalam pelayanan publik," ujar Johannes dalam pernyataan tertulisnya.
Johannes menambahkan, tuntutan zaman telah bergeser secara radikal karena masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat dan praktis.
Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmen kuat untuk mendorong transformasi digital di seluruh lini dan memandang implementasi IKD sebagai pilar utama modernisasi administrasi.
"Salah satu langha konkret dan strategis yang hari ini kita bahas adalah penerapan identitas kependudukan digital yang sering kita sebut sebagai KTP digital," tegasnya.
Johannes menjelaskan teknologi ini akan menjadi jembatan utama bagi aksesibilitas warga terhadap seluruh sektor vital.
Menurutnya, IKD bukan sekadar memindahkan KTP fisik ke dalam ponsel pintar, melainkan kunci integrasi yang mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan, kesehatan, bantuan sosial, hingga transformasi yang aman dan cepat.
Dalam upaya mempercepat adopsi teknologi, pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan menolak keras ego sektoral.
"Suksesnya transformasi digital ini tidak bisa bertumpu pada Disdukcapil semata. Ini adalah kerja sama. Melalui sosialisasi ini, saya meminta kepada seluruh aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan yang hadir untuk menjadi agen perubahan," imbuhnya.
Johannes menginstruksikan para peserta untuk segera menguasai sistem IKD, menjadi pelopor implementasi, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sinergi antar-OPD juga digarisbawahi demi memastikan adaptasi IKD berjalan selaras dengan pelayanan publik di Mimika.
Merespons kekhawatiran publik mengenai keamanan siber, Johannes mengimbau jajaran pemerintahan memberikan edukasi yang humanis guna meyakinkan masyarakat bahwa inovasi ini aman, melindungi privasi data, dan hadir untuk mempermudah urusan sehari-hari.
Bupati Mimika menyatakan optimisme tinggi terhadap masa depan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis digital.
"Saya memberikan apresiasi kepada Disdukcapil Kabupaten Mimika atas inisiasi kegiatan strategis ini. Semoga menjadi pijakan awal yang kokoh bagi Mimika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis digital," pungkasnya. (Ahmad).
