Meraba Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika
MIMIKA, TabukaNews.com — Perekonomian Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi daerah ini pada triwulan I tahun 2026 berada di angka minus 11,33 persen.
Angka tersebut memperlihatkan betapa rentannya struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh satu sektor utama.
Akademisi Institut Jambatan Bulan (IJB) Timika, Abu Bakar, menilai ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor pertambangan menjadi penyebab utama dari anjloknya angka pertumbuhan tersebut.
"Struktur perekonomian kita masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Kontribusinya mencapai lebih dari 80 persen dari total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Ketika ada guncangan di sektor ini, otomatis pertumbuhan ekonomi langsung negatif," ujar Abu Bakar saat ditemui di Timika, Selasa (6/10/2026).
Penurunan produksi tambang pada awal tahun ini merupakan dampak lanjutan dari bencana longsor yang terjadi di area operasional pertambangan pada tahun 2025.
Dari 17 sektor pembentuk PDRB di Mimika, sektor pertambangan menyumbang porsi terbesar, sementara 16 sektor lainnya jika digabungkan hanya berkontribusi sekitar 20 persen.
Kondisi ini membuat sektor non-tambang sulit menopang perekonomian saat industri pertambangan mengalami penurunan produksi.
Dampak pada Daya Beli dan Perilaku Konsumsi
Kondisi ekonomi yang terkoreksi ini mulai dirasakan pada tingkat daya beli masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pekerja di area tambang dan perusahaan pendukungnya.
Meski gaji pokok pekerja tidak mengalami pemotongan, penurunan bonus produksi ikut mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat Timika juga mengalami pergeseran. Pembelian barang-barang kebutuhan pokok masih dilakukan di pasar lokal, namun untuk kebutuhan sekunder dan tersier, masyarakat cenderung memanfaatkan layanan transaksi digital atau belanja daring dari luar daerah.
Abu Bakar juga menyoroti potensi penerimaan daerah dari sektor pajak penghasilan karyawan yang belum terserap maksimal. Banyak pekerja tambang yang masih menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari daerah asal mereka.
"Banyak karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan mitra yang memiliki NPWP luar daerah. Akibatnya, pemotongan pajak penghasilan mereka tidak menjadi dana bagi hasil bagi Kabupaten Mimika, melainkan masuk ke daerah asal NPWP tersebut," kata Abu Bakar.
Ia menambahkan bahwa pihak akademisi telah menyarankan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mimika, manajemen perusahaan, dan kantor pajak untuk mengalihkan NPWP para pekerja ke daerah setempat agar menambah pendapatan daerah.
Kualitas Penyerapan Anggaran dan Isu Diversifikasi
Selain persoalan struktur ekonomi, akademisi IJB Timika ini memaparkan masalah lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga memasuki bulan Oktober 2026, realisasi penyerapan anggaran Pemkab Mimika tercatat belum mencapai 50 persen.
Penumpukan belanja di akhir tahun dikhawatirkan membuat pembangunan berfokus pada pencapaian target fisik semata tanpa memperhatikan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, pemerintah daerah disarankan memprioritaskan proyek-proyek padat karya yang dapat membuka lapangan kerja serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah.
Sementara untuk jangka panjang, diversifikasi ekonomi dinilai sebagai langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penopang ekonomi baru di luar pertambangan.
"Harus ditentukan arah pembangunan Mimika ke depan. Potensi perikanan dan kelautan kita sangat besar, bahkan sudah ada yang diekspor. Sektor UMKM seperti usaha kuliner dan jasa juga tumbuh pesat, namun butuh dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah agar skala usahanya bisa naik kelas," tutur Abu Bakar.
Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Desa
Penguatan ekonomi di tingkat kampung atau desa juga dinilai belum berjalan secara terintegrasi. Program pembentukan Koperasi Merah Putih di 133 kampung di Kabupaten Mimika hingga saat ini masih terkendala operasional akibat keterbatasan anggaran dan perencanaan yang belum memadai.
Agar penguatan ekonomi kampung dapat berjalan efektif, kerja sama antar-organisasi perangkat daerah (OPD) sangat diperlukan.
Dinas Koperasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari dinas teknis lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan untuk akses logistik, serta Dinas Pertanian dan Perikanan untuk pendampingan produksi.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat menyusun kebijakan yang saling terhubung antar-sektor agar program-program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki arah yang jelas dalam memperkuat pondasi ekonomi daerah.
Editor: Ahmad
