Menjaga Suara Publik Di Era Digital: Transformasi Radio Publik Mimika Menghadapi Arus Disinformasi
MIMIKA, TabukaNews.com — Di tengah masifnya gempuran arus informasi digital yang bergerak tanpa filter, eksistensi media penyiaran konvensional kembali diuji.
Tantangan ini mengemuka dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Publik Mimika yang digelar di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (19/11/2026).
Mengusung tema "Peranan LPPL Radio Publik Mimika sebagai Media Broadcasting dalam Transformasi Informasi yang Netral, Independen, dan Profesional di Era Digital", kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan, insan penyiaran, serta narasumber kompeten, termasuk Kepala Stasiun RRI Jayapura Jony Iskandar Baso dan Direktur RRI Jakarta Bidang Layanan Pengembangan Usaha, Yonas Markus Tuhuleruw.
Menavigasi Disinformasi di Era Transformasi Digital
Membuka jalannya kegiatan secara resmi, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, menekankan bahwa lompatan teknologi komunikasi telah mengubah total lanskap konsumsi informasi masyarakat.
Kendati demikian, di tengah kecepatan arus data yang sering kali mengabaikan akurasi, media penyiaran seperti radio tetap memikul tanggung jawab moral yang besar sebagai penyedia informasi yang benar, berimbang, dan tepercaya.
"Jangan sampai keinginan untuk menjadi yang tercepat dalam menyampaikan informasi justru mengabaikan prinsip verifikasi dan akurasi," tegas Fransiskus di hadapan para peserta FGD.
Menurutnya, media penyiaran publik tidak boleh sekadar mengejar kecepatan, melainkan harus mampu menjadi instrumen edukasi yang mencerdaskan sekaligus perekat keharmonisan di tengah masyarakat Mimika yang heterogen.
Radio Publik sebagai Mitra Strategis dan Ruang Demokrasi
Pemerintah Kabupaten Mimika memandang keberadaan LPPL Radio Publik Mimika bukan sekadar corong berita, melainkan mitra strategis dalam mengawal agenda pembangunan daerah.
Melalui gelombang radio, kebijakan pemerintah, sosialisasi layanan publik, hingga pendidikan budaya dapat disalurkan secara efektif kepada masyarakat hingga ke pelosok.
Terlebih, di tengah dinamika lokal yang kaya akan identitas kultural—termasuk masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro—radio publik didorong untuk membuka ruang partisipasi yang inklusif.
Wadah ini diharapkan mampu menampung aspirasi warga, memperkenalkan potensi daerah, sekaligus merawat warisan budaya lokal agar tetap hidup di tengah arus modernisasi.
"LPPL Radio Publik Mimika harus mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik," imbuh Fransiskus.
Penguatan Kelembagaan dan Konvergensi Media
Diskusi mendalam yang menghadirkan perwakilan RRI tersebut menyoroti sejumlah agenda strategis, mulai dari pengembangan model penyiaran dari radio lokal bertransformasi menjadi pusat informasi wilayah (lokal hub), hingga optimalisasi platform digital dan media sosial.
Langkah konvergensi ini dinilai mendesak agar siaran radio dapat menjangkau generasi digital tanpa kehilangan independensi dan kredibilitas jurnalistiknya.
Melalui rekomendasi yang dihasilkan dalam FGD ini, Pemkab Mimika berharap LPPL Radio Publik Mimika dapat melakukan pembenahan tata kelola, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat profesionalisme. Dengan demikian, radio publik di bumi Mimika tidak hanya bertahan di era digital, tetapi juga tampil semakin adaptif, inovatif, dan berintegritas dalam melayani kebutuhan informasi publik.
Editor: Ahmad









