Mengurai Hambatan Ekonomi Pegunungan Dan Pesisir Mimika: Model Koperasi Rantai Nilai Disiapkan Untuk Wilayah Terpencil
MIMIKA, TabukaNews.com — Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), merumuskan model pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi untuk menggerakkan potensi ekonomi di kawasan terpencil.
Langkah ini diambil guna mengatasi isolasi geografis, tingginya biaya logistik, serta lemahnya tata kelola kelembagaan warga yang selama ini menghambat kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir.
Rencana strategis tersebut dipaparkan dalam Seminar Akhir Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di Wilayah Terpencil Kabupaten Mimika Tahun 2026 dengan melibatkan Tim Peneliti dari Institut Jambatan Bulan yang berlangsung di Timika, Jumat (02/10/2026).
Kajian akademik yang berlangsung selama 120 hari kerja ini memotret kondisi riil serta potensi komoditas lokal di tiga distrik sampel: Distrik Jila (wilayah pegunungan), serta Distrik Agimuga dan Distrik Mimika Barat (wilayah pesisir).
Membuka seminar tersebut, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Ambaa, menekankan bahwa pola pembangunan di Mimika harus memperhitungkan faktor geografis yang ekstrem.
"Model usaha yang dapat berjalan di perkotaan belum tentu sesuai untuk kampung yang akses transportasi dan pasarnya terbatas. Pilihan usaha harus berangkat dari kegiatan yang dipahami warga serta memiliki pembeli yang jelas," tegas Petrus.
Ia menambahkan, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada aspek transparansi dan akuntabilitas internal.
"Kepercayaan adalah dasar kehidupan koperasi. Pengurus harus mampu membuat pencatatan sederhana, menyampaikan laporan secara berkala, serta melibatkan masyarakat adat, perempuan, dan generasi muda Papua dalam pengelolaan usaha," ujarnya.
Realitas Lapangan: Potensi Besar, Tata Kelola Rapuh
Laporan riset BRIDA menunjukkan bahwa kendati seluruh lokasi kajian telah memiliki badan hukum koperasi, kelembagaan ekonomi warga tersebut umumnya masih berada pada tahapan pemenuhan kebutuhan pokok dasar dan belum mampu mengorganisasi produksi lokal secara mandiri.
Dari hasil inventarisasi data di tiga distrik sasaran:
- Distrik Jila (Pegunungan): Memiliki 11 koperasi dengan fokus pelayanan kebutuhan pokok dasar. Kawasan ini menyimpan potensi pertanian dataran tinggi seperti kopi, buah merah, dan hortikultura. Kopi dinilai berprospek menjadi komoditas unggulan. Namun, wilayah yang hanya dijangkau moda transportasi udara ini rentan mengalami keterlambatan pasokan akibat cuaca dan biaya operasional yang mahal.
- Distrik Agimuga (Pesisir/Pedalaman): Memiliki 5 koperasi. Potensi utama mencakup hasil perikanan, pertanian, dan hasil hutan non-kayu seperti gaharu dan rotan. Aksesibilitas bergantung pada penerbangan perintis serta transportasi perairan (longboat/speedboat).
- Distrik Mimika Barat (Pesisir): Hanya memiliki 1 koperasi aktif yang melayani 20 anggota. Potensi utamanya terletak pada hasil laut seperti ikan kakap, kerapu, udang, dan kepiting. Ketiadaan fasilitas pendingin (cold storage) dan pasokan es batu membuat hasil tangkapan nelayan belum memiliki nilai tambah.
Secara umum, studi ini mengidentifikasi serangkaian hambatan struktural yang dialami koperasi terpencil:
- Tata Kelola Internal: Dominasi figur kepemimpinan tertentu (sering kali terkonsentrasi pada ketua atau bendahara), tidak berjalannya Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta tiadanya pencatatan keuangan yang sistematis.
- Kelemahan Finansial: Tingginya transaksi utang tak tertagih yang menggerus modal kerja, serta belum adanya akses perbankan atau kemitraan usaha.
- Logistik dan Rantai Nilai: Ketergantungan penuh pada moda transportasi mahal, ketiadaan sarana pascapanen/pengolahan, serta lemahnya posisi tawar produsen lokal di mata tengkulak.
"Model Koperasi Penggerak Rantai Nilai Ekonomi Lokal"
Guna merespons problematika tersebut, BRIDA merumuskan Model Koperasi Penggerak Rantai Nilai Ekonomi Lokal.Kerangka ini mengintegrasikan enam komponen utama: penguatan kelembagaan, pengembangan unit usaha produktif, penguatan rantai nilai (agregasi hingga pengolahan), perbaikan sistem logistik terintegrasi (sungai-laut-udara), pembukaan akses pasar, serta pendampingan teknis secara bertahap.
Ketua Panitia Seminar Akhir, Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi, Anita Rachmat Persada Jeujanan, menjelaskan bahwa riset tetap diselesaikan secara komprehensif meski sempat menghadapi situasi force majeure akibat gangguan keamanan di Jila beberapa waktu lalu.
Anita menyebutkan, dari hasil pengukuran indikator kesiapan, Distrik Jila dinilai paling siap untuk dijadikan lokasi percontohan (pilot project) penerapan model ini.
"Output kajian tidak hanya berhenti pada dokumen laporan, tetapi juga mencakup policy brief, model operasional, hingga roadmap implementasi jangka menengah tiga tahun," kata Anita.
Pemerintah Kabupaten Mimika selanjutnya akan menelaah rekomendasi kebijakan ini lintas perangkat daerah untuk menyusun skema pembiayaan, penyediaan sarana pascapanen, serta penyiapan tim pendamping lapangan guna mengawal kemandirian ekonomi warga di kawasan pedalaman.
Editor: Ahmad
