Timika, Tabukanews.com - Pelantikan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mimika oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, telah menimbulkan masalah di wilayah tersebut. Jabatan Pj Bupati Mimika dipandang melanggar aturan karena Bupati Non Aktif Eltinus Omaleng dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Rettob masih menjalani proses hukum dan masa tugas mereka belum berakhir. Selain itu, sesuai perintah pengadilan, Plt Bupati Mimika tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.

Sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan Ribka Haluk yang melantik Valentinus Sudarjanto Sumito, dua lembaga adat besar di Mimika, yakni Lemasa dan Lemasko, bersama beberapa paguyuban lainnya, berencana menggelar aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika. Surat pemberitahuan mengenai aksi demonstrasi tersebut telah dikirim oleh pihak Lemasa dan Lemasko kepada Kepolisian Resort Mimika. Aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Kamis, 22 Juni 2023, dengan perkiraan jumlah massa sebanyak 1.000-an orang.

Martinus Walilo, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, menyatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka sesuai dengan amanat undang-undang. Aksi tersebut akan dilakukan di kantor DPRD Mimika, yang dianggap sebagai rumah rakyat.

"Merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, asalkan dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Banyak warga yang mendukung Johannes Rettob, jadi silahkan menyampaikan aspirasinya," ungkapnya.

Walilo juga menekankan pentingnya mendapatkan izin dari Kepolisian Resort Mimika sebelum melaksanakan aksi demonstrasi, agar dapat memastikan pengamanan yang memadai sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Sementara itu, terkait pelantikan Pj Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR), yang masih aktif sebagai Plt Bupati, menegaskan bahwa dia akan tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Hal ini diungkapkan dalam sebuah pernyataan kepada wartawan di Jayapura pada Selasa, 20 Juni 2023.

JR menjelaskan bahwa pendapatnya adalah dia akan terus menjalankan tugasnya tanpa hambatan. Namun, dia tidak dapat melaksanakan tugasnya di wilayah Mimika, dan itu merupakan prinsip yang dia pegang.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Ribka Haluk, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, melantik Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Pj Bupati Mimika atas nama Menteri Dalam Negeri. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1.2.1.3-1263/2023 mengenai Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah. JR tidak mempermasalahkan jika yang ditunjuk adalah seorang Pelaksana Harian (Plh), tetapi mengingatkan bahwa dirinya masih berada dalam jabatan Plt Bupati Mimika yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil politik.

JR juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk tetap melaksanakan tugas mereka, sambil mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

"Dalam menunggu keputusan yang inkrah dan final, saya akan tetap melaksanakan tugas saya sebagai Plt Bupati. Namun, jika pengangkatan dilakukan dengan cara yang melanggar aturan, saya akan mempertahankannya," tegasnya.

JR menegaskan bahwa sebagai seorang Penjabat Bupati, dia memiliki wewenang dalam hal keuangan, kepegawaian, dan berbagai aspek lainnya. Dia juga mencurigai alasan di balik pengangkatan administratif tersebut, mengingat Mimika memiliki potensi yang menarik, seperti divestasi saham PT Freeport yang sedang dalam proses.

"Masyarakat memilih saya dan saya harus menjaga kepentingan mereka. Mengapa seseorang yang diangkat secara administratif datang memerintah di Kabupaten Mimika? Apakah karena Mimika menarik, memiliki banyak uang, dan APBD yang besar? Kami harus curiga," paparnya.

Polemik pelantikan Pj Bupati Mimika ini masih terus berlanjut, dengan pihak-pihak yang terlibat menyampaikan pandangan dan pendapat mereka.