Layanan Adminduk Pesisir Mimika: Tempuh Jalur Laut Demi Identitas Hukum Warga Kampung Amamapare
MIMIKA, TabukaNews.com — Di sebuah balai berstruktur kayu dinding papan berwarna biru muda dan hijau di Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, belasan warga duduk berjejer di atas kursi plastik sejak Sabtu (03/10/2026) pagi.
Di tengah riuh langkah kaki dan gumaman warga pesisir yang mengantre, sejumlah ibu tampak menggendong anak mereka.
Di sudut lain, para lelaki dewasa berdiri mengamati perangkat pemindai biometrik dan laptop yang tergelar di atas meja beralas kain hijau.
Hari itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika memboyong peralatan sistem data kependudukan nasional melintasi perairan menuju kawasan terpencil yang juga dikenal sebagai Pulau Karaka tersebut.
Langkah ini bagian dari program tahunan bertajuk "Jempol Adminduk" (Jemput Bola Melayani Administrasi Kependudukan) yang dijadwalkan berlangsung hingga Senin (05/10/2026).
"Pelayanan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo.
Bagi warga pesisir, jarak geografi dan tingginya biaya transportasi laut menuju pusat kota Timika selama ini menjadi tembok penghalang utama untuk mengurus dokumen kependudukan.
Tanpa identitas hukum yang sah, warga di wilayah terpencil kerap terisolasi dari akses layanan dasar pemerintah—mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga pendaftaran sekolah anak.
Pantauan di lokasi menunjukkan petugas membuka berbagai meja pelayanan terpadu secara langsung.
Layanan yang dibuka mencakup perekaman dan pencetakan e-KTP, penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPWNI), Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Verifikasi data berlangsung bertahap. Petugas teknis memeriksa kelengkapan berkas fisik seperti formulir dan salinan dokumen pendukung milik warga, sebelum mengunggahnya ke basis data kependudukan nasional.
Beberapa warga terlihat berdialog langsung dengan petugas untuk memperbaiki data keluarga yang keliru maupun menjalani perekaman biometrik di tempat.
Kehadiran tim Disdukcapil di Pulau Karaka menjadi strategi utama Pemkab Mimika untuk memangkas beban ekonomi masyarakat pelosok.
Disdukcapil Kabupaten Mimika memastikan program melintasi wilayah perairan ini akan tetap menjadi agenda tahunan prioritas demi menjamin seluruh warga di pelosok Mimika memiliki identitas hukum yang sah dan terdata secara akuntabel.
Editor: Ahmad
