Kualitas Udara Tak Sehat Di Mimika: Sekolah Beralih Ke Pembelajaran Daring Mulai Selasa
MIMIKA, TabukaNews.com — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menginstruksikan sekolah-sekolah untuk menerapkan pembelajaran dari rumah secara bertahap mulai Selasa, 12 Oktober 2026.
Langkah ini diambil setelah pemantauan indeks kualitas udara di wilayah Timika, pesisir, hingga pegunungan menunjukkan kategori tidak sehat akibat paparan kabut asap.
Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada pemantauan kualitas udara yang dilakukan secara berkala.
“Berdasarkan hasil pengukuran indeks kualitas udara di Timika dan juga pada wilayah pesisir dan pegunungan, pemantauan per jam dan dari hari ke hari maka disimpulkan bahwa kualitas udara saat ini dinyatakan tidak sehat,” kata Bupati John dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).
Anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) menjadi kelompok prioritas utama yang dilindungi melalui kebijakan ini. Sementara itu, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kegiatan belajar mengajar akan disesuaikan secara bertahap melalui metode daring atau pembelajaran mandiri.
Pemerintah Daerah Mimika menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya antisipasi dan pencegahan untuk melindungi warga, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari dampak buruk polusi udara. Untuk memayungi kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika berkoordinasi dengan Bagian Hukum guna menerbitkan surat edaran resmi.
Kebijakan Pemkab Mimika ini sejalan dengan panduan dan rekomendasi pemutakhiran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tertanggal 3 Oktober 2026 mengenai penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
IDAI menyoroti bahaya partikel halus PM2.5 dari asap karhutla yang memiliki potensi oksidasi dan pemicu peradangan lebih tinggi, terutama bagi anak balita yang sistem pernapasan serta daya tahan tubuhnya masih berkembang.
"Anak-anak juga relatif lebih rentan karena menghirup lebih banyak udara dibandingkan berat badan mereka. Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, memperburuk asma, serta memicu perburukan penyakit paru kronis," ujarnya.
IDAI mencatat bahwa setiap kenaikan konsentrasi PM2.5 sebesar 10 mikrogram per meter kubik berkaitan dengan peningkatan 6 persen rawat inap dan 7 persen kunjungan darurat akibat asma pada anak.
Selain IDAI, Kementerian Kesehatan RI turut memperingatkan bahwa asap karhutla tidak hanya berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tetapi juga membahayakan anak-anak dengan riwayat penyakit jantung bawaan, displasia bronkopulmonal, bronkiektasis, dan penyakit paru kronis lainnya.
“Anak dengan penyakit jantung bawaan maupun riwayat displasia bronkopulmonal turut masuk kelompok berisiko tinggi mengalami perburukan kesehatan akibat paparan asap," tuturnya.
Sesuai acuan IDAI, penerapan belajar dari rumah diberlakukan ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada di rentang 101–200. Jika ISPU melebihi 200 hingga di atas 300 (sangat tidak sehat hingga berbahaya), seluruh aktivitas belajar mengajar wajib dipindahkan secara penuh ke jarak jauh.
Meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah, IDAI menekankan bahwa kebijakan ini bukan berarti libur sekolah. Bagi wilayah yang terkendala akses internet, pembelajaran tetap berjalan melalui modul cetak atau penugasan mandiri. Sekolah juga diizinkan menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung kebutuhan darurat, seperti penggandaan modul, pengadaan masker, dan penyediaan pemurni udara (air purifier).
"Pemerintah Kabupaten Mimika kini menyiapkan pengaturan teknis penerapan kebijakan tersebut. Perkembangan kualitas udara akan menjadi faktor penting dalam menentukan penyesuaian kegiatan belajar mengajar demi mengurangi risiko kesehatan bagi peserta didik," ungkapnya. Evaluasi kualitas udara akan terus dilakukan secara harian untuk menentukan kapan sekolah dapat kembali menggelar tatap muka secara aman.
Penulis: Desy
Editor: Ahmad
