Kronologi Hibah Pilkada Mimika: Disahkan Eltinus Omaleng Enam Hari Sebelum Rettob Kembali
MIMIKA, TabukaNews.com — Penelusuran aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan anggaran hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika turut membuka kembali fakta administratif di balik pencairan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Berdasarkan kronologi resmi pemerintahan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai ratusan miliar rupiah tersebut ditandatangani saat Eltinus Omaleng memegang kendali penuh sebagai Bupati Mimika aktif.
Kesepakatan bernilai total Rp221.647.997.277 (sekitar Rp221,6 miliar) itu diteken secara resmi di Hotel Grand Tembaga, Timika, pada Jumat, 10 November 2023.
Dana hibah tersebut dialokasikan untuk menyokong penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada 2024 pada empat instansi utama:
• KPU Mimika: Rp140.910.206.500
• Bawaslu Mimika: Rp36.404.970.777
• Polres Mimika: Rp27.453.270.000
• Kodim 1710/Mimika: Rp16.879.550.000
Posisi Pemerintahan Saat Penandatanganan
Penandatanganan NPHD pada 10 November 2023 terjadi tepat dua bulan setelah Eltinus Omaleng kembali menduduki kursi Bupati Mimika.
Sebelumnya, Eltinus sempat dinonaktifkan karena tersangkut perkara hukum korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, yang membuat Johannes Rettob mengisi kekosongan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati pada periode September 2022 hingga Juni 2023.
Namun, melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 tertanggal 4 September 2023, Eltinus kembali diaktifkan sebagai kepala daerah definitif.
Menariknya, saat dokumen hibah Rp221,6 miliar tersebut disahkan, Johannes Rettob belum kembali ke jajaran pemerintahan. Johannes baru aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati Mimika pada 16 November 2023 atau tepatnya enam hari setelah NPHD tersebut ditandatangani.
Dinamika Kepemimpinan Pasca-Putusan Kasasi
Peta kepemimpinan di Kabupaten Mimika kembali bergeser pada tahun 2024 menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas perkara korupsi Gereja Kingmi Mile 32.
Pada 24 April 2024, MA mengabulkan kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjatuhkan vonis dua tahun penjara serta denda Rp200 juta kepada Eltinus Omaleng.
Menindaklanjuti putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, Mendagri menerbitkan SK Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024 yang memberhentikan Eltinus secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
Melalui keputusan yang sama, kewenangan kepala daerah kembali diserahkan kepada Johannes Rettob. Secara hukum, penugasan Johannes berlaku surut sejak tanggal putusan kasasi pada 24 April 2024, sementara penyerahan fisik SK dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Ukkas, kepada Pj Sekda Mimika, Ida Wahyuni, di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada 27 Mei 2024.
Adapun Eltinus Omaleng telah menyelesaikan masa pidananya di Lapas Kelas IIB Timika dan dinyatakan bebas pada 23 Februari 2025. Sebulan berselang, tepatnya pada 25 Maret 2025, Johannes Rettob bersama Emanuel Kemong resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika definitif untuk periode 2025–2030.
Rangkaian catatan pemerintahan ini mempertegas bahwa seluruh proses persetujuan dan penandatanganan NPHD hibah Pilkada Mimika pada November 2023 berada di bawah otoritas Eltinus Omaleng selaku Bupati aktif saat itu.
Penulis: Desy
Editor: Ahmad









