Konferensi Kota Toleran Ii Resmi Bergulir, Dorong Prakarsa Kerukunan Dari Indonesia Timur
MIMIKA, TabukaNews.com — Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Minggu (15/11/2026).
Forum nasional yang diinisiasi oleh SETARA Institute ini mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk merumuskan langkah konkret penguatan toleransi dari kawasan Indonesia Timur.
Dalam acara pembukaan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menekankan bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan modal sosial penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan demokratis.
Menurutnya, perbedaan tidak boleh dipandang sebagai penghalang kebersamaan, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui komunikasi yang baik serta sikap saling menghargai.
“Saya berharap konferensi ini melahirkan gagasan, komitmen, dan langkah nyata untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan masyarakat, tidak hanya di Mimika, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia,” ungkap Johannes.
Tindakan Nyata dan Koordinasi Lintas Sektor
Sejalan dengan pesan kepala daerah, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menegaskan bahwa menjaga harmoni sosial tidak cukup hanya dengan saling menghargai perbedaan.
Diperlukan koordinasi lintas sektor serta tindakan nyata, mulai dari pencegahan konflik, penguatan perlindungan warga, hingga jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat.
Merujuk pada pengalaman bangsa Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19, Akmal menilai solidaritas dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai tantangan sosial.
“Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan masa depan masyarakat yang lebih baik,” tegas Akmal.
Prakarsa Daerah di Tengah Lambatnya Regulasi Nasional
Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti lambatnya pembaruan kebijakan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di tingkat pusat.
Ia mencatat bahwa meski laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama telah disusun sejak tahun 2000, perubahan regulasi di level nasional masih memerlukan proses panjang.
Oleh karena itu, Halili menilai penguatan inisiatif di tingkat pemerintah daerah merupakan langkah strategis dan paling realistis untuk mendorong perubahan langsung di tengah warga.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah," ungkapnya.
Ia juga menyatakan harapannya untuk membangun kolaborasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Luar Negeri agar berbagai praktik baik yang tumbuh di daerah dapat direplikasi menjadi gerakan bersama secara nasional.
Memperluas Makna 'Kota' dan Tiga Pilar Kepemimpinan
Dalam pemaparannya, Halili turut meluruskan pemahaman mengenai istilah "kota" dalam konsep Kota Toleran. Program ini, katanya, tidak dibatasi pada wilayah administratif berstatus kota, tetapi mencakup kabupaten, provinsi, hingga elemen masyarakat sipil.
"Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil," jelas Halili.
Ia memaknai istilah tersebut dari dua akar konsep: madinah yang merujuk pada peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam bermasyarakat.
Untuk membangun ekosistem daerah yang inklusif, Halili menekankan perlunya kolaborasi tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership). Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga dinilai krusial sebagai infrastruktur sosial yang menjembatani komunikasi lintas iman.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tujuan akhir dari penguatan ekosistem ini adalah pendidikan toleransi bagi generasi muda, terutama di tengah derasnya arus media sosial yang dapat melemahkan relasi sosial jika tidak dimanfaatkan secara bijak.
Menggeser Diskursus Toleransi ke Indonesia Timur
Mengusung tema "Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan", KKT II merupakan kelanjutan dari forum serupa yang pertama kali digagas SETARA Institute pada 2025 lalu.
Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah memiliki alasan strategis. Selama ini, diskursus mengenai praktik toleransi di Indonesia cenderung terpusat di wilayah bagian barat.
Membawa forum ini ke Papua Tengah bertujuan memperluas perspektif nasional bahwa praktik baik dalam mengelola masyarakat plural juga tumbuh kuat di Indonesia Timur.
Mimika dinilai memiliki rekam jejak relevan sebagai ruang perjumpaan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, di mana kerukunan dibangun melalui kerja sama aktif antara pemerintah daerah, FKUB, serta inisiatif masyarakat sipil setempat seperti IKATMI dan KATMI.
Melalui pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) dan praktik baik (best practices) dalam konferensi ini, pembangunan daerah toleran diharapkan tidak lagi sekadar diukur dari ketiadaan konflik fisik, melainkan dari kapasitas pemerintah lokal dalam menjamin kesetaraan, perlindungan rumah ibadah, serta pemenuhan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Editor: Ahmad
