TIMIKA, TabukaNews.com - Pada Jumat 30 Januari 2026 Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja ke Distrik Wania.

Kunjungan ini dalam rangka memantau langsung kondisi di wilayah Distrik Wania yang pada beberapa kawasan tertentu masih ditemukan adanya ketimpangan sosial. Mulai dari permasalahan infrastruktur, layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga air bersih.

Kepala Distrik Wania Merlyn Temorubun, saat ditemui, Sabtu (31/1/2026) mengatakan dalam kunjungan itu ada empat titik yang didatangi langsung Komisi II DPRK Mimika.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah ruas jalan utama di Kelurahan Wonosari Jaya yang kini dalam kondisi rusak berat.

"Mereka akan mendorong perbaikan infrastruktur seperti jalan di Wonosari Jaya yang sudah hampir amblas, sudah turun 40 sentimeter lebih, itu akan mereka dorong sehingga ada perbaikan, karena itu jalan yang merupakan akses dari beberapa kampung (di Distrik Wania,red)," kata Merlyn.

"Itu yang mereka mau dorong supaya diperbaiki di tahun ini," sambungnya.

Lokasi kedua yang ditinjau Komisi II DPRK Mimika adalah melihat langsung kondisi kantor Kelurahan Kamoro Jaya yang kini tak lagi layak untuk digunakan.

"Kemudian itu tanahnya memang sudah turun sehingga kalo banjir orang kesusahan masuk ke kantor," tuturnya.

Merlyn menyebutkan bahwa perlu adanya pembangunan kantor baru agar aktivitas pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan normal.

Selanjutnya, lokasi ketiga yang ditinjau adalah di Jalan Kasamol yang terletak di Kelurahan Pasar Sentral Timika. 

Perlu diketahui, meski berada di jantung kota Timika, namun wilayah ini jarang mendapatkan perhatian pemerintah, baik dari sisi pembangunan infrastruktur hingga layanan lainnya.

Hal ini terbukti dengan kondisi jalan yang sudah semakin rusak setelah dibangun belasan tahun lalu.

Selain itu, kondisi sosial masyarakat di wilayah ini juga sangat memprihatinkan. Keterbatasan rumah layak huni, tidak adanya tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), fasilitas kesehatan pembantu hingga tidak adanya sumber air bersih memaksa masyarakat harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga.

Ditambah lagi, mayoritas penduduk di kawasan ini merupakan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dari Suku Amungme, suku asli Kabupaten Mimika yang seharusnya diperhatikan.

"Jadi yang paling diprioritaskan untuk segera itu yang di Jalan Kasamol, itu juga terkait kemanusiaan," tegas Merlyn.

Kemudian, lokasi keempat yang didatangi adalah Kelurahan Inauga. Yang menjadi persoalan di kawasan ini kata Merlyn adalah tentang perilaku buang sampah sembarangan.

Menurutnya, meski di Kelurahan Inauga telah ada tempat pembuangan sementara (TPS) namun masyarakat masih membuang sampah sembarangan dengan membuat TPS liar di sejumlah titik. Namun beberapa TPS liar kini sudah ditutup.

"Biasanya itu orang sambil lewat lempar saja itu (sampah), padahal sudah dibersihkan pagi-pagi," ujar Merlyn.

Sementara itu, terkait perilaku buang sampah sembarangan ini Pemerintah Distrik Wania berencana akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan pemantauan dengan menggunakan drone pada TPS setelah petugas kebersihan mengangkut sampah di pagi hari.

"Jadi setelah petugas kebersihan angkut sampah, drone itu akan memantau siapa saja yang memantau siapas-siapa yang membuang sampah. Jadi walaupun efisiensinya tidak sepanjang hari tetapi setidaknya masyarakat tahu bahwa ada yang memperhatikan," ucapnya.

Melalui pemantauan ini, masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dipotret, dicetak dan dikirim ke rumahnya. Selanjutnya akan diberi teguran dari pemerintah distrik.

Menurut Merlyn, langkah ini diambil sambil menunggu Peraturan Daerah (Perda) Sampah yang baru diberlakukan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dapat melakukan penegakkan.

"Jadi ada empat yang dikunjungi, tetapi kita juga ada masukkan beberapa juga sebagai tambahan supaya didorong nanti di perencanaan reguler seperti musrembang di tahun berjalan ini karena dianggap darurat," kata Merlyn.

"Kami harap mereka konsisten mengawal temuan-temuan di lapangan, apalagi yang sifatnya emergecy, seperti halnya masyarakat asli Mimika yang tinggal di jantung kota, merea seharusnya mendapatkan hak yang sama," pungkasnya.(Ahmad)