Kolaborasi BRIDA Mimika Dengan Litbang Kompas Evaluasi Kinerja Pemerintahan

Pembukaan kegiatan Seminar Pendahuluan Kajian Evaluasi Kinerja dan Kepuasan Publik yang ditandai dengan pemukulan Tifa, berlangsung di Aula Kantor Bapenda Lantai 3, Selasa (3/11/2026). (Foto: Ahmad).

Kolaborasi Brida Mimika Dengan Litbang Kompas Evaluasi Kinerja Pemerintahan

MIMIKA, TabukaNews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar seminar pendahuluan kajian evaluasi kinerja pemerintahan dan tingkat kepuasan masyarakat di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Selasa (3/11/2026). 

Langkah strategis yang diinisiasi bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Mimika ini menggandeng lembaga riset nasional Litbang Kompas guna memastikan kebijakan daerah benar-benar berbasis data dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Mimika, Santy Sondang, didampingi oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BRIDA Mimika, Ir. Elkardobes Sapakoly. 

Hadir pula sebagai narasumber utama perwakilan Litbang Kompas, Dimas Okto Danamasi, yang memaparkan kerangka kerja dan metodologi riset teropong daerah tersebut.

Urgensi Evaluasi Berbasis Bukti

Penyelenggaraan seminar pendahuluan ini merupakan tahapan krusial untuk memperoleh gambaran awal mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Mimika selama periode satu tahun kepemimpinan (2025–2026). 

Ir. Elkardobes Sapakoly menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh sekadar diukur dari banyaknya program atau besarnya serapan anggaran, melainkan sejauh mana esensi pembangunan tersebut memberikan dampak nyata bagi warga.

Hal senada juga ditekankan oleh Asisten II Setda Mimika, Santy Sondang. Menurutnya, suara publik harus menjadi kompas utama dalam mengevaluasi sektor pelayanan yang sudah berjalan baik agar dapat dipertahankan, sekaligus mengidentifikasi celah yang masih membutuhkan pembenahan serius.

"Pemerintah tidak cukup hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya program, kegiatan, atau besarnya anggaran. Tetapi yang dipenting adalah sejauh mana program dan pelayanan tersebut benar-benar memberikan dampak dan dirasakan oleh masyarakat," ujar Santy Sondang.

Ia juga berpesan agar seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap penyediaan data yang akurat, serta memandang proses evaluasi ini secara objektif bukan sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sarana koreksi demi perbaikan birokrasi yang lebih profesional dan responsif.

Metodologi Komprehensif dan Indikator Utama

Sementara itu, narasumber dari Litbang Kompas, Dimas Okto Danamasi, menjelaskan bahwa riset bertajuk "Kajian Evaluasi Kinerja dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika" ini dirancang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. 

Pelaksanaan riset lapangan sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 31 Oktober hingga 10 November 2026.

Dalam pengukuran kinerja pemerintahan dan program prioritas yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob, Litbang Kompas menetapkan enam indikator utama:

 * Segi politik dan keamanan

 * Segi ekonomi

 * Segi kesejahteraan sosial

 * Segi demokrasi masyarakat

 * Infrastruktur

 * Pelayanan publik

"Indikator utamanya itu ada enam, yaitu dari segi politik dan keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, demokrasi masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik," jelas Dimas Okto Danamasi.

Menjaga Keterwakilan dan Inklusivitas Wilayah

Menyadari kondisi geografis serta keragaman sosial-budaya Kabupaten Mimika yang terdiri atas wilayah perkotaan, pesisir, hingga pegunungan, tim peneliti menerapkan strategi purposive sampling untuk menjaring representasi publik yang adil. 

Target utama responden dan narasumber kualitatif mencakup empat kelompok keterwakilan penting, yakni tokoh adat/masyarakat, perwakilan perempuan (seperti kader posyandu dan mama-mama), perwakilan anak muda dari unsur organisasi, serta akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Terkait tantangan geografis dan faktor keamanan di wilayah pedalaman, Dimas menambahkan bahwa pihaknya menyiasati dengan menghadirkan para kepala distrik dan ketua adat langsung ke kota, serta menggali informasi dari warga terdampak konflik yang kini berada di perkotaan guna mendapatkan potret persepsi yang akurat.

Output Konkret bagi Kebijakan Daerah

Seminar pendahuluan ini ditutup dengan diskusi interaktif yang menghasilkan masukan konstruktif dari para peserta, termasuk aspirasi mengenai pelibatan masyarakat adat secara lebih luas. 

Seluruh rangkaian kajian ini nantinya akan bermuara pada tiga produk strategis yang diserahkan kepada pemerintah daerah:

 * Hasil Riset Policy Explanation terkait evaluasi menyeluruh.

 * Naskah Akademik yang dapat dijadikan acuan oleh Bupati Mimika dalam merumuskan ulang strategi pembangunan.

 * Policy Brief yang bekerja sama langsung dengan Brida untuk diimplementasikan ke dalam program-program taktis perangkat daerah.

Melalui kolaborasi strategis ini, Pemkab Mimika berharap kebijakan yang diambil ke depan semakin berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Editor: Ahmad

Iklan