TIMIKA, TabukaNews.com - Proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, mengalami kendala serius akibat ketidakakuratan data penerima. 

Merlyn Temorubun, Kepala Distrik Wania saat ditemui pada, Jumat (7/11/2025) mengungkapkan bahwa dari sekitar 205 hingga 208 penerima terdaftar, sekitar 50 di antaranya sudah tidak tinggal di wilayah tersebut lagi.

"Beberapa waktu lalu, Nawawi mengabarkan bahwa dari jumlah penerima tersebut, ada 50 yang sulit dijangkau. Mereka belum bisa dihubungi bukan karena adanya data ganda atau data fiktif, melainkan karena beberapa di antara mereka sebelumnya tinggal di situ namun kini sudah pindah," jelasnya.

Dia menyatakan bahwa data yang digunakan untuk penyaluran bantuan adalah data lama yang belum diperbarui, yang menyebabkan warga yang seharusnya menerima bantuan menjadi terabaikan. 

Penyaluran bantuan PKH yang tidak tepat sasaran ini bernilai antara Rp 2,9 juta hingga Rp 4 juta per keluarga.Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Merlyn telah memerintahkan pembuatan berita acara pengembalian bantuan dan berencana melaporkannya kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

Sebagai langkah jangka panjang, Merlyn mengusulkan agar Dinas Sosial menyediakan satu operator untuk setiap kelurahan dan kampung di Distrik Wania, dengan tugas menginput data sesuai kondisi terkini.

"Karena ada tujuh kelurahan, seharusnya ada tujuh operator yang bertanggung jawab untuk memperbarui data sesuai dengan informasi terbaru," terangnya. Ia menambahkan bahwa setiap operator harus memiliki akses ke sistem data terpusat untuk melakukan penginputan dan mengurangi potensi kesalahan.

"Kami bisa melakukan input langsung ke sistem, dan pada tingkat kabupaten atau kementerian, mereka dapat memberikan persetujuan atau menolak, disertai alasan yang jelas. Hal ini penting agar kami bisa menyampaikan kepada penerima bantuan," jelasnya lebih lanjut.

Merlyn juga menekankan pentingnya verifikasi data di tingkat RT/RW sebelum diinput oleh para operator, serta perlunya koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan status penerima bantuan. 

Upaya ini diharapkan dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan."Sebanyak 50 KK tersebut sebenarnya hanya terdaftar menggunakan data yang sudah usang. Mungkin mereka sudah tidak tinggal di sini sejak lima tahun lalu," tutupnya.(Elis)