TIMIKA, TabukaNews.com -  Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika, Yance Sani, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Mimika, atas keberhasilan menyelesaikan konflik sosial atau perang saudara yang terjadi di Distrik Kwamki Narama.

Atas nama pribadi dan organisasi yang dipimpinnya, Ketua KAPP menilai bahwa penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui pendekatan yang sangat bijaksana, humanis, dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang, dengan tetap menghormati nilai-nilai adat dan kemanusiaan masyarakat setempat.

 “Kami melihat pemerintah hadir secara utuh, tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi sebagai penjaga persaudaraan dan kedamaian masyarakat adat,” ujar Yance Sani.

Menurut Ketua KAPP, awal masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika merupakan fase yang berat, karena baru menjabat namun langsung dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks, termasuk konflik sosial yang berpotensi meluas.

Namun demikian, KAPP menilai bahwa ketenangan, kecermatan, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan menjadi kunci utama keberhasilan penyelesaian konflik di Kwamki Narama.

 “Ditengah banyaknya persoalan di Kabupaten Mimika, kami menilai Bapak Bupati cukup tenang dan cermat dalam mengambil setiap keputusan strategis,” tambahnya.

Dengan berakhirnya konflik di Kwamki Narama, Ketua KAPP berharap agar seluruh pihak yang selama ini kerap melakukan provokasi terhadap masyarakat atau memicu konflik horizontal agar segera menghentikan tindakan tersebut.

KAPP menegaskan bahwa konflik hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat adat dan merusak sendi-sendi ekonomi lokal, khususnya usaha milik Orang Asli Papua (OAP).

 “Provokasi konflik tidak memberi manfaat apa pun bagi masyarakat. Yang dirugikan adalah rakyat kecil dan pengusaha lokal Papua,” tegas Ketua KAPP.

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha adat Papua, KAPP menilai bahwa konflik sosial berdampak langsung dan signifikan terhadap dunia usaha.

Beberapa dampak negatif konflik antara lain:

1. Terhentinya aktivitas usaha dan distribusi barang

2. Meningkatnya biaya operasional dan keamanan

3. Menurunnya kepercayaan investor

4. Hilangnya lapangan kerja masyarakat lokal

5. Kerusakan aset usaha dan fasilitas umum

Dalam situasi konflik, pengusaha adat Papua merupakan pihak yang paling rentan terdampak, karena usaha lokal sangat bergantung pada stabilitas dan rasa aman di wilayahnya.

Sebaliknya, KAPP menilai bahwa perdamaian adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini, KAPP menyambut baik visi Bupati Mimika yang menjadikan Kwamki Narama sebagai kawasan pariwisata.

 “Gagasan menjadikan Kwamki Narama sebagai destinasi pariwisata adalah keputusan yang visioner dan strategis. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud jika perdamaian terus dijaga,” ujar Yance Sani.

Perdamaian akan membuka ruang bagi, tumbuhnya investasi daerah, berkembangnya pengusaha lokal Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru

KAPP Kabupaten Mimika menegaskan komitmen penuh untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan pembangunan ekonomi berbasis adat dan kearifan lokal.

KAPP percaya bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, pengusaha, dan generasi muda.

 “Tanpa perdamaian, tidak ada usaha. Tanpa usaha, tidak ada kesejahteraan. Dan tanpa kesejahteraan, konflik akan terus berulang,” tutup Ketua KAPP Mimika .(**)