Rohaniawan saat melakukan pemberkatan terhadap gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Mimika.  (Foto: Istimewa)

TIMIKA,TabukaNews.com_ Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Papua Tengah, resmi “dibersihkan” sebelum Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Samuel Yogi mulai menjalankan tugas barunya. Prosesi ini diawali doa dan pemberkatan oleh Frater Rinto Dumatubun, Selasa (26/8/2025).

Frater Rinto berharap momentum tersebut membawa semangat baru bagi seluruh ASN di lingkungan dinas.

"Dengan pemberkatan ini, semoga semua pegawai semakin giat bekerja demi membangun Kabupaten Mimika tercinta sebagai rumah kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kadis Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, menegaskan langkah pertamanya adalah membenahi tata kelola internal, mulai dari administrasi, keuangan, aset, hingga kedisiplinan pegawai.

"Kami harus bersatu mensukseskan visi-misi Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Tidak ada alasan untuk tidak berubah," tegas Yogi.

Lebih jauh, ia menyebut Dinas Koperasi dan UMKM harus bangkit dari kondisi sebelumnya yang dinilainya “tertutup.” Yogi menyinggung perlunya menghapus “roh-roh kegelapan” yang selama ini membuat roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Kita akan hidupkan kembali semangat pelayanan, agar UMKM lokal seperti penjual pinang, pembuat noken, hingga pengrajin ukiran bisa tumbuh dalam satu visi: Mimika sebagai rumah kita bersama," katanya.

Yogi juga sempat melontarkan peringatan keras kepada mantan pejabat dinas yang diduga masih menguasai sejumlah aset kantor.

"Semua aset dinas bukan milik pribadi. Saya minta dikembalikan, sekecil apa pun. Termasuk UP (uang persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada yang dibawa pulang. Mantan kadis harus keluar dengan tangan kosong, dan saya masuk dengan kantor tetap lengkap," tegasnya.

Yogi memastikan dirinya siap menjadi motor pengendali pengembangan UMKM di Mimika sesuai SOP, tupoksi, serta arahan pimpinan daerah.

Ia menekankan reformasi birokrasi di dinas yang dipimpinnya bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk mengembalikan marwah lembaga sekaligus mendukung tumbuhnya ekonomi kerakyatan.