TIMIKA, TabukaNews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Herman Gafur, S.E., yang juga berada di Komisi III, melaksanakan kegiatan Reses Tahap II di Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru pada, Kamis (9/10/2025). 

Dalam acara yang berlangsung tersebut, Herman tidak hanya memberikan bantuan sembako kepada warga, tetapi juga mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Herman Gafur menekankan pentingnya mendengarkan suara konstituen. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah isu yang menjadi sorotan masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan dan keadilan sosial.

Fokus pada Validasi Data Bantuan SosialSalah satu perhatian utama yang disampaikan oleh Herman adalah mengenai validasi data penerima bantuan sosial. Ia menegaskan pentingnya keakuratan data yang diperoleh dari Dinas Sosial, agar program-program pemerintah dapat tepat sasaran dan menjangkau semua yang berhak.

"Banyak warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar. Kami akan memastikan data ini divalidasi dengan baik agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Herman.

Penanggulangan Pungutan Ilegal dalam Proses PerizinanIsu lain yang menjadi perhatian adalah dugaan pungutan liar yang terjadi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nilai bervariasi antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. 

Herman Gafur berjanji akan menyelidiki lebih lanjut mengenai informasi ini dan menegaskan bahwa apabila pungutan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah, maka akan dikategorikan sebagai pungutan liar.

“Jika memang ada pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan berkoordinasi dengan Bupati untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terlibat,” ucapnya.

Komitmen Memastikan Transparansi dan AkuntabilitasHerman juga menyatakan bahwa setiap aspirasi yang masuk akan diverifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang diterima adalah fakta dan bukan isu semata. Ia bertekad untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat.

"Setelah kami melakukan pengecekan dan menemukan adanya indikasi penyimpangan, kami akan meminta tindakan tegas dari Bupati Mimika untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat ini," tutup Herman.

Kegiatan reses ini diharapkan dapat membawa harapan baru bagi masyarakat, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan warga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. (Elis)