Hearing Komisi A Dprd Mimika Dengan Pemdis Miru, Temui Banyak Masalah Pembangunan
Timika, Tabukanews.com - Komisi A DPRD Mimika melakukan ‘Hearing’ dengan Kepala Distrik Mimika Baru (Miru) dan 11 Lurah yang ada di bawah kepemerintahan Distrik Miru. Kegiatan berlangsung Selasa, 15 Maret 2022, di Kantor Distrik Miru di Jalan SP2-SP5, Kelurahan Wanagon.
Hearing yang merupakan kegiatan DPRD Mimika khusus Komisi A yang membidangi Pemerintahan, Keamanan dan Politik itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Daud Bunga, dan hadir anggota Komisi A lainnya diantaranya, H. Iwan Anwar, Yustina Timang, Marianus Tandiseno, Redi Wijaya, Miler Kogoya, Lexi Linturan, dan Thobias Maturbongs. Rombongan diterima Kepala Distrik Miru, Dedi Damhudi Paokuma, beserta jajaran para Lurah.
Komisi A DPRD Mimika banyak menerima masukan dan berbagai masalah yang terjadi di seluruh wilayah Distrik Mimika Baru, seperti: persoalan kebersihan, pembangunan drainase, normalisasi sungai dan kali, lampu penerangan Jalan, masalah Kamtibmas, infrastruktur jalan dan jembatan, data penerima BLT, serta persoalan judi king yang terjadi di kalangan masyarakat.
Ketua Komisi A, Daud Bunga mengatakan, kegiatan Dewan ini bermaksud agar bisa menyatukan pendapat sehingga diharapkan agar ada kolaboratif dan tidak terjadi tumpeng tindih. “Jangan dewan jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, akhirnya tumpang tindih,” ungkapnya membuka Hearing.
Ia juga mengapresiasi kepala distrik yang selama ini menjalin komunikasi dengan Dewan sebagai mitra kerja untuk membawa perkembangan pembangunan yang lebih baik lagi bagi wilayah distrik. “Kepala distrik sangat koperarif dan bergaul dengan dewan. Ini menjadi contoh yang baik bagaimana membangun komunikasi terus. Mimika baru perlu bersyukur di tahun anggaran 2022 ini dibangun kantor yang baru. Ini berkat usaha dan kerja keras kadistrik,” ungkapnya.
Sementara itu Anggota DPRD Komisi A, Yustina Timang, mengatakan drainase yang sudah ada bila tidak dirawat pasti tetap akan berakibat banjir saat hujan lebat datang. ”Karena tidak dirawat drainasenya, di Jalan Pattimura banyak saluran yang tersumbat sehingga hujan jadi banjir. Masalah ini harus mendapa perhatian dari pemerintah di tingkat RT,” sebut Srikandi Legislator asal partai Nasdem itu.
Ia berharap, ke depan RT dapat memotori kegiatan bersih-bersih saluran drainase, seperti dengan mengaktifkan kegiatan ‘Jumat Bersih’ melibatkan warga.”Keindahan itu perlu diusahakan. pemeliharaan kota juga perlu digalakkan. Gerakan Jumat Bersih jadi modal menuju kesiapan Mimika jadi ibukota Provinsi Papua Tengah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Dedi Paokuma, menjelaskan Distrik Miru mencakup 11 Kelurahan dan 3 Kampung. Ia mengklaim pelayanan pemerintah berjalan dengan baik selama ini melayani kepentingan warga masyarakat.
“Tentu yang pertama, soal penanganan sampah di setiap Kelurahan dan Kampung, saya sangat mengakui kerja keras dan inovasi dari para Lurah. Karena sebelumnya tidak ada dana untuk penanganan sampah tapi mereka selalu kerja. Apalagi sekarang sudah ada dana untuk penangan sampah. Yang kedua kami diskusi soal penerangan lampu jalan. Ada beberapa titik di kelurahan dan kampung yang sangat membutuhkan penerangan lampu jalan. Tapi ada juga beberapa titik yang sudah ada lampu tetapi belum maksimal” ungkapnya.
Lagi kata Dedi, terkait soal drainase, pihaknya selalu ngotot ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika, agar ada pelimpahan pekerjaan untuk distrik. Ia berharap kalau bisa pekerjaan drainase dengan nilai Rp. 500 juta ke bawah diberikan kepada kelurahan. “Dan keempat soal keamanan, harus ada Pos Kamling di setiap RT Kelurahan dan Kampung,” bebernya.
Sementara itu Anggota Komisi A DPRD Mimika, H. Iwan Anwar, mengapresiasi pelayanan Kantor Distrik Mimika Baru, yang berada di antara kelurahan Otomona dan Kelurahan Perintis. menurutnya selama ini pemerintah distrik aktif dalam berbagai kegiatan untuk melayani masyarakat.
“Berbicara tentang penangan sampah, penerangan, drainase, dan jalan, ini perlu menjadi bahan diskusi kita. Terkait penanganan sampah, kita harus dorong untuk dananya lebih besar lagi. Soal penerangan, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Penerangan harus sampai ke lorong – lorong, karena penerangan ini sangat membantu kita, lebih – lebih pada malam hari. Soal drainase, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan kontrol. Ketika terjadi banjir atau rusak, ini perlu didorong untuk diajukan pembangunannya ke Pemda Mimika,” kata Iwan Anwar.
Sementara anggota Komisi A yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Mimika, Marianus Tandiseno, mengkritisi soal penyelenggaraan Musrenbang Distrik Miru yang tidak melibatkan Dewan.
“Supaya diketahui, bahwa ini program – program yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Distrik, dan kami juga akan dorong dengan Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, sehingga di distrik itu banyak kegiatan yang diakomodir dan tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.
Selanjutnya Anggota Komisi A asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reddy Wijaya, juga menyoroti kegiatan Musrenbang tanpa mengundang Dewan. “Program apa yang diusulkan dari masyarakat, kita bisa dorong dengan Pokir kita. Selain itu saya harap agar ketua – ketua RT juga harus ada inovatif dalam penanganan sampah, jangan semua hanya bebankan di kepala lurah dan kampung saja,” tuturnya. (Manu)
