TIMIKA, TabukaNews.com — Komisi I DPRK Mimika memperkuat sinergi bersama TNI, Polri, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memetakan titik rawan serta merumuskan strategi mitigasi konflik di Kabupaten Mimika.

Langkah ini diambil menyusul rapat koordinasi khusus yang digelar pada Rabu, 15 April 2026, guna memastikan stabilitas keamanan di wilayah Bumi Amungsa tetap terkendali melalui pendekatan berbasis data yang akurat.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menyatakan bahwa pemetaan ini krusial untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, bukan sekadar seremonial birokrasi.

“Pertemuan ini difokuskan pada pemetaan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penanganan dan pemulihan pasca konflik secara berkelanjutan,” ujar Alfian saat dihubungi melalui telepon, Jumat (17/4/2026).

Radar pemetaan saat ini diprioritaskan pada sejumlah kawasan dengan sejarah keamanan kompleks, meliputi Distrik Kwamki Narama, kawasan Kapiraya, hingga wilayah pegunungan. Selain konflik komunal, tren kriminalitas di pusat kota Timika juga menjadi atensi serius.

Alfian menjelaskan bahwa seluruh temuan lapangan akan dikelola secara sistematis oleh internal legislatif. Hasil koordinasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik DPRK Mimika sebagai bagian dari program kerja yang terarah dan sistematis. 

Meski mengapresiasi respons cepat aparat keamanan dan Brimob dalam melakukan penyekatan di titik rawan, DPRK menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan fisik atau barikade petugas.

Pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan pemulihan struktur sosial dan psikologis masyarakat yang terdampak perselisihan.

“Kami mendorong agar upaya penanganan tidak hanya berhenti pada pengendalian konflik, tetapi juga difokuskan pada pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak, seperti penguatan kembali kehidupan sosial, rasa aman warga, serta pemulihan fasilitas,” ungkap.

Sebagai langkah jangka panjang, penguatan infrastruktur dan ketahanan sosial diharapkan menjadi solusi permanen untuk memutus rantai konflik di Mimika, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (Ahmad)