Asisten III Bidang Administrasi Umum Hendritte Tandiyono saat foto bersama narasumber dan perwakilan OPD.

Timika,Tabukanews.com

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mimika, Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika, melaksanakan Sosialisasi Satu Data Indonesia, pada Rabu (20/09/2023) yang bertempat di Hotel Grand Tembaga.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Mimika yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Hendritte Tandiyono,
yang dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura, pimpinan dan perwakilan OPD di lingkup Pemkab Mimika.

Plt. Kadiskominfo Kabupaten Mimika, Albertus Tsolme saat membacakan sambutan mengatakan, bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat serta daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan data dan informasi, tentu perlu adanya tata kelola data melalui satu Data Indonesia sebagai upaya untuk mengintegrasikan beragam data yang ada di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk itu setiap keputusan atau kebijakan pemerintah harus merujuk kepada data yang valid, mutakhir, dipertanggungjawabkan. Terpadu dapat kelola penyelenggaraan data yang baik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Langkah strategis Pemerintah Pusat yang terimplementasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Disampaikan bahwa, penyelenggaraan sistem Satu Data di Kabupaten Mimika membutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Mimika sesuai kewenangan yang dimiliki sehingga ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah dapat terwujud.
Mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

“Penyelenggaraan sistem satu data di Kabupaten Mimika membutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemkab Mimika,” pesannya.

Sesuai kewenangan yang dimiliki OPD, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, diharapkan dapat terwujud.

“Optimalisasi penyelenggaraan sistem satu data indonesia perlu dibarengi dengan penyatuan persepsi pola pikir dari seluruh komponen penyelenggara, baik itu dari wali data, dalam hal ini Dinas Kominfo, serta produsen data, yakni OPD dan instansi lainnya, melalui sosialisasi satu data Indonesia ini,” imbuhnya.

Albertus berharap, dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pemahaman dan kemudahan dalam pengelolaan, serta penyediaan informasi data statistik sektoral hingga terwujud Satu Data Indonesia di Kabupaten Mimika.

Asisten Bidang Administrasi Umum saat membacakan Sambutan Bupati Mimika menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang semakin berkembang pesat, mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pemerintahan secara efektif, efisien dan transparan.

“Satu Data Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik sebagai satu sumber data terpercaya, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,” ujarnya.

Meski sudah terlambat, menurutnya, sebab sudah lewat dari empat tahun sejak Perpres tahun 2019 baru dilaksanakan forum satu data.

“Belum adanya forum satu data, membuat data-data informasi tidak akurat. Sehingga diharapkan dengan dilaksanakan forum ini, akan kita peroleh satu data akurat untuk pembangunan Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Langkah ini akan stimulan dengan perbaikan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah secara lebih baik, sebagai langkah awal terciptanya pemerintahan yang good governance.

“Besar harapan nantinya masyarakat serta pelaku bisnis, akan dapat melihat perkembangan pembangunan, serta potensi bisnis di Kabupaten Mimika,” harapnya.

Hendritte mengatakan, mengingat betapa pentingnya data, maka perlu adanya penguatan kuantitas dan statistik sektoral, baik dari aspek alur pengumpulan data, maupun aspek proses pengelolaannya, sehingga mendapatkan data yang baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kinerja statistik yang berlaku.

“Pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dalam pengolahan data dan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga pengumpulan data yang terintegrasi akan segera terwujud,” ungkapnya.

Selanjutnya dua narasumber memaparkan materinya. Narasumber pertama, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra) pada Bappeda Mimika, Scienray Aris Morin, S.E., M.Si., dan narasumber berikutnya yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika, Ouceu Satyadipura, S.S.T., GradDipl.PSt., MAPS . (Diskominfo, **)