Dinkes Mimika Evaluasi Perencanaan Obat Untuk Antisipasi Lonjakan Penyakit Tidak Menular
MIMIKA, TabukaNews.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mulai memperketat sistem perencanaan kebutuhan obat (RKO) di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah ini diambil guna menghentikan pola distribusi obat berdasarkan perkiraan (dropping) yang dinilai rawan memicu pemborosan anggaran akibat negara obat yang kadaluar
Kebijakan evaluasi total tersebut digodok dalam Pertemuan Pelaporan RKO Tahun 2027 dan Penguatan Peran Farmasi Klinik dalam Pengendalian Penyakit Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas.
Kegiatan yang mempertemukan penanggung jawab farmasi dari 26 puskesmas se-Kabupaten Mimika ini diadakan di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, mulai Rabu, 15 Juli 2026, hingga Kamis besok.
Hentikan Sistem Dropping, Dorong Efisiensi Anggaran
Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, Kefarmasian, dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Faridah, menegaskan bahwa pola distribusi obat ke depan wajib berbasis data riil dari puskesmas, bukan lagi sekadar tebak-tebakan.
"Kami di era sekarang dituntut untuk efektif dan efisien. Jangan sampai obat didistribusikan ke wilayah yang tidak memiliki kasus penyakit tersebut, sehingga obat tidak digunakan dan menjadi mubazir," kata Faridah saat ditemui di sela-sela kegiatan, Rabu (15/7/2026).
Faridah menjelaskan, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) hanya akan menyebarkan obat berdasarkan laporan dan permintaan resmi yang diterbitkan oleh puskesmas. Dengan mekanisme ini, kekosongan obat di tingkat bawah sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen puskesmas yang bersangkutan.
"Kalau obat tidak tersedia di puskesmas, itu berarti teman-teman di bawah yang tidak merencanakan kebutuhan dengan baik. Bagaimana IFK bisa tahu puskesmas atau pustu (puskesmas pembantu) butuh obat tertentu kalau tidak ada permintaan dari bawah?" katanya.
Pemetaan Geografis dan Tren Penyakit Baru
Dinas Kesehatan mencatat tantangan epidemiologi di Mimika kian kompleks. Di tengah perjuangan menghentikan laju penularan penyakit menular, Mimika kini dihadapkan pada ancaman baru: melonjaknya angka Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes melitus (DM) ke dalam daftar sepuluh besar penyakit tertinggi.
Karakteristik geografis Mimika yang kontras juga mempengaruhi kebutuhan medis. Pola penyakit di wilayah pesisir dipastikan berbeda jauh dengan dinamika kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan.
Untuk memetakan kebutuhan obat secara presisi, Dinas Kesehatan memaksimalkan strategi program di tingkat tapak, seperti pemeriksaan kesehatan massal (Medical Check-Up/MCU) dan pengecekan kesehatan secara berkala. Data dari program-program inilah yang nantinya dikonversi menjadi angka kebutuhan obat riil pada RKO 2027.
Jaminan Obat Jangka Panjang
Penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus membutuhkan intervensi medis jangka panjang. Para penderita diwajibkan mengonsumsi obat secara rutin demi mencegah komplikasi fatal. Oleh karena itu, akurasi perencanaan RKO menjadi kunci utama agar pasokan obat bagi pasien kronis tidak terputus di tengah jalan.
"Penderita hipertensi dan DM kita harapkan rutin minum obat. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan obat untuk kedua penyakit itu, tanpa mengabaikan obat-obatan untuk program kesehatan lainnya," pungkas Faridah.
Melalui penyediaan peralatan farmasi klinik ini, puskesmas diharapkan tidak lagi sekedar menjadi tempat penyerahan obat, melainkan ujung tombak dalam memenuhi pemenuhan minuman pasien dan memastikan pengelolaan logistik farmasi yang akuntabel. (Ahmad)
